Oleh : Ibnu Khakim, MHI *)
Dua bulan ini, Oktober dan Nopember 2024 adalah bulan yang angker. Mengapa demikian? Sebab pada dua bulan itulah akan ada pertarungan politik untuk mendapatkan kursi pemimpin di daerah. Di dua bulan ini juga akan menentukan masa depan daerah – daerah di Indonesia dalam waktu lima tahun ke depan. Pesta demokrasi yang digelar separuh dekade ini sudah mulai panas dengan pergerakan para calon pemimpin yang akan bertarung di pemilukada pada 27 Nopember nanti.
Dalam pertarungan Pemilukada tersebut melibatkan semua kalangan, tidak menutup kemungkinan bahwa golongan kyai dan pesantren juga ikut andil, bahkan ambil bagian dalam pesta demokrasi ini.
Kyai dan pesantren dalam urusan politik nasional tentunya sudah sangat teruji, mengingat para pendiri bangsa ini juga berasal dari sendi-sendi pesantren. Hingga sekarang para kyai dan santri khususnya jaringan pesantren tradisional masih banyak yang duduk di kursi-kursi elit pemerintahan.
Lantas bagaimana para kiai pesantren mengkader para santri untuk berkiprah di dunia politik? dan bagaimana pendidikan politik di pesantren?
Dikalangan para santri yang dikenal mempunyai militansi dan ketaatan mendekati 100% kepada para Kyainya, sehingga dimana – mana membahana slogan ” Santri Nderek Kyai, Nderek Kyai Sampe Mati”.
Metode pesantren yang mengsentralkan kyai pada tokoh esensial, keilmuan dan keteladanan kyai yang nyaris paripurna, akan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap santri dalam semua bidang kehidupan, termasuk menentukan pilihan partai dan calon pemimpin dan hal ini dipahami dengan baik dan benar oleh sejumlah calon pemimpin dalam pemilukada saat ini.
Prinsip dasar itu tidak hanya dimiliki santri yang masih di pesantren, namun siapapun yang memiliki jiwa dan kepribadian santri, harus memegang erat prinsip dasar itu. Seorang kyai memiliki multi peran. Ia tidak hanya sekedar guru, tetapi juga momong santri. Tidak hanya mengajar, tapi juga mendoakan. Selalu mengarahkan santrinya untuk menjadi lebih baik. Ia menyebut, kyai-kyai seperti itu banyak dijumpai di berbagai pesantren dan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang merupakan ormas terbesar di dunia, dengan pengikut mencapai 200 juta lebih.
Salah satu kyai NU yang menjadi kiblat perpolitikan Nasional adalah sembah KH Maimoen Zubair atau yang akrab dengan sebutan Mbah Moen, beliau seorang tokoh ulama kharismatik juga nasionalis. Selain itu merupakan pendiri Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Jawa tengah. Mbah Moen merupakan putra pertama dari KH Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah lahir 28 Oktober 1928 dan wafat 6 Agustus 2019 pada saat sedang menunaikan ibadah haji.
Menurut Mbah Moen, politik bukanlah hanya kepentingan sesaat, melainkan jauh lebih dari itu, yaitu benar-benar untuk mengharmoniskan Islam dan kebangsaan, religius dan nasionalis, serta untuk mengharmoniskan ulama dan umara agar berjalan beriringan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai kepemimpinan yang dituangkan dalam karyanya At-Tibr Al-Masbuk Fi Nasihat Al-mulk yang mengkategorikan kepemimpinan menjadi dua golongan.
Pertama, dari golongan Umara (pemerintah) yang diwakili oleh Wazir dan Imam. Kedua, dari golongan para ulama yang diwakili oleh para fuqaha dan para hukama (ahli hikmah).
Masih segar dalam ingatan pada saat Pilpres 2019 lalu, Mbah Moen menjadi rebutan dari dua kubu capres. Kedua kubu tersebut mengunjungi dan meminta restu kepada Mbah Moen, meskipun pada akhirnya Mbah Moen berada di kubu Jokowi. Akan tetapi, Mbah Mun yang teguh pada prinsipnya yang mengutamakan perdamaian dan kemaslahatan umat, Mbah Mun tetap menerima kunjungan dari Prabowo meskipun secara politik ia tidak berada dipihaknya, namun ia tetap menghormati dan tetap membesarkan hati tamunya.
Hal ini menjadi bukti bahwa Mbah Moen sangat menjaga perdamaian dan keharmonisan dalam politik agar terciptanya kemaslahatan umat. Beliau memaknai politik bukan sekedar menang atau kalah, namun lebih dari itu sebagai sarana menjaga hak-hak kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan, sekaligus sebagai sarana dakwah.
Mbah Mun berpolitik menggunakan pendekatan fiqih siyasah, yakni berpolitik karena tanggung jawab sebagai tokoh agama dalam mengatur urusan dunia dan menjaga agama.
Fakta juga menunjukkan akan kepiawaian Mbah Moen, santri-santri beliau yang kenal dengan sebutan santri sarang berada di banyak partai politik yang berbeda dan menjadi bagian penting dalam partai tersebut. Santri Sarang yang menjadi anggota dewan baik pusat, propinsi maupun kabupaten/kota, dan menempati jajaran elit partai, dan Mbah Moen ridlo akan hal tersebut, semua didukung dan direstui.
Dengan ini kita memahami bahwa kyai pesantren tidak dapat dilepaskan dengan dunia politik, karena kyai paham betul bahwa politik adalah medan untuk menentukan perkembangan umat di kemudian hari. Namun kyai memiliki cara tersendiri dalam mengartikan politik yang sesungguhnya yaitu politik dalam arti luas yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.
Para santripun memahami langkah dan sikap kyai dalam berpolitik, mereka ikut kyai, dalam artian menjadikan politik sebagai sarana menjaga Agama, bangsa dan masyarakat agar tetap kondusif, tentram dan damai meskipun berbeda dalam pilihan calon pemimpin, karena perbedaan adalah rahmat sepanjang zaman.
*) Penulis Ibnu Khakim, MHI, Intelektual Muda dan Instruktur NU, Dosen dan Pengasuh Pesantren Salafiyah Raudlatul Muslimin yang berdomisili di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.
