JagatSembilan.com | Bojonegoro – Kecamatan Ngasem masih menjadi salah satu kantong kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, meskipun di wilayah tersebut terdapat proyek besar gas Jambaran Tiung Biru (JTB). Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro (Unigoro), Dr. Ahmad Taufiq, S.Hi., M.Si., menilai bahwa perusahaan yang beroperasi di lapangan JTB secara umum telah menjalankan tanggung jawab sosialnya. Namun, menurutnya, program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat setempat.
“Antara perusahaan dengan pemerintah harus seintens mungkin melakukan harmonisasi. Keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan kemiskinan. Perusahaan melalui CSR (corporate social responsibility, Red), pemerintah melalui program-program prioritas pembangunan. Apalagi misalnya program tersebut secara spesifik mengarah pada penanggulangan kemiskinan,” terangnya, Rabu (12/11/25).
Akademisi yang juga terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bojonegoro ini menjelaskan pentingnya diskusi intens antara pemerintah dan perusahaan untuk mengharmonisasi program penanggulangan kemiskinan. Dengan begitu, program yang dijalankan tidak saling tumpang tindih atau menyasar penerima yang sama.
Taufiq menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya menjadi penerima program dari kedua pihak secara bersamaan. “Terutama kalau programnya adalah PPM (pengembangan dan pemberdayaan masyarakat) dengan skema cost recovery. Tapi kalau murni program CSR itu boleh. Jadi harmonisasi yang dimaksud adalah strategi yang disiapkan selain rancangan program. Harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Berdasarkan temuan lapangan tim penyusun RPKD dari Unigoro, fenomena kemiskinan di kawasan tengah dan kawasan hutan disebabkan oleh faktor struktural. Di antaranya distribusi bantuan sosial (bansos) yang belum tepat sasaran, keterbatasan skill pekerjaan berbasis kompetensi, serta minimnya sarana dan prasarana pertanian.
“Kebanyakan mereka berasal dari kalangan petani yang lahannya sewa. Kalaupun lahannya milik pribadi, tapi secara perhitungan bisnis belum dapat meningkatkan pendapatan mereka,” ungkap Taufiq.
Untuk mengatasi hal itu, Taufiq dan timnya merekomendasikan sejumlah strategi intervensi pengentasan kemiskinan. Pertama, memperbarui distribusi bansos agar lebih valid dan tepat sasaran. Kedua, menyelenggarakan pelatihan peningkatan keterampilan kerja yang berbasis kebutuhan masyarakat, bukan bersifat top-down. Ketiga, memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan produktif.
“Harus ada juga program intervensi untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian. Sekaligus pemberdayaan UMKM, maupun kemudahan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.” pungkasnya.
