JagatSembilan.com | Bojonegoro – Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro masa bakti 2026–2030 mulai bergerak membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan pendidikan. Langkah awal tersebut diwujudkan melalui silaturahmi ke tiga instansi strategis, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Selasa (30/6/2026), guna menyerap berbagai persoalan pendidikan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan.
Silaturahmi tersebut menjadi agenda perdana jajaran pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro setelah memulai masa bakti 2026–2030. Selain memperkuat koordinasi, kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk menghimpun masukan terkait berbagai tantangan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Dr. Ahmad Anfasul Marom, S.HI., M.A., menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Kepala Bappeda Helmi Elisabeth, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Dr. Amanulloh, S.Ag., M.H.I., dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Drs. Ec. M. Anwar Mukhtadlo, M.Si.
“Kami sebagai pengurus baru perlu mendengar langsung masukan dari seluruh stakeholder pendidikan. Dari berbagai persoalan yang kami himpun, Dewan Pendidikan akan menyusun kajian dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pengambilan kebijakan,” ujar Ahmad Anfasul Marom.
Ia menambahkan, salah satu fokus Dewan Pendidikan selama masa bakti 2026–2030 adalah mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan sektor pendidikan.
“Salah satu komponen IPM adalah pendidikan. Karena itu, pemajuan pendidikan menjadi keniscayaan agar kualitas sumber daya manusia Bojonegoro semakin meningkat dan mampu bersaing,” katanya.
Dalam pertemuan di Bappeda, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro, Helmi Elisabeth, memaparkan perkembangan indikator pembangunan manusia di Bojonegoro.
“IPM Bojonegoro tahun 2025 mencapai 73,74 dan menjadi kabupaten dengan kenaikan tertinggi. Namun, rata-rata lama sekolah kita masih 7,78 tahun atau setara jenjang SMP. Ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujar Helmi.
Selanjutnya, rombongan Dewan Pendidikan melanjutkan silaturahmi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Kepala Kantor Kemenag, Dr. Amanulloh, S.Ag., M.H.I., didampingi Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Sholihul Hadi, menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi madrasah.
“Masih ada madrasah yang berada di lokasi terpencil dengan jumlah siswa sedikit dan belum terjangkau jaringan internet,” kata Amanulloh.
Menurutnya, perhatian juga perlu diberikan kepada sekolah dan madrasah di daerah tertinggal, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), penguatan manajemen yayasan madrasah swasta, serta peningkatan kompetensi guru.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Drs. Ec. M. Anwar Mukhtadlo, M.Si., menjelaskan bahwa penanganan Anak Tidak Sekolah menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
“Saat ini kami melakukan pendataan ATS secara by name by address. Harapannya dalam waktu dekat pendataan ini bisa tuntas,” ujarnya.
Anwar menambahkan, setelah data riil diperoleh, pemerintah akan menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kondisi masing-masing anak agar mereka dapat kembali memperoleh layanan pendidikan.
Menutup rangkaian silaturahmi, Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk menjadikan seluruh masukan dari Bappeda, Kementerian Agama, dan Dinas Pendidikan sebagai bahan kajian dalam menyusun rekomendasi kebijakan guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.(DP)
