JagatSembilan.com | Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai mendorong aparatur sipil negara (ASN) menjadi pelopor konsumsi pangan lokal melalui Gerakan ASN Pelopor Pangan (GASPOL). Gerakan ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan hasil pertanian lokal, khususnya beras produksi Bojonegoro.
Sosialisasi GASPOL tersebut disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam acara soft-launching beras lokal di Ruang Angling Dharma, Rabu (19/8/2026). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong pemanfaatan beras premium produksi lokal hasil kerja sama dengan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
Bupati Setyo Wahono menegaskan, GASPOL bukan sekadar berkaitan dengan aktivitas jual-beli beras. Menurutnya, gerakan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian pangan yang dimulai dari lingkungan pemerintah daerah.
Sebagai kabupaten penghasil padi terbesar kedua di Jawa Timur, Bojonegoro dinilai memiliki potensi besar untuk membangun kedaulatan pangan dari hasil pertanian sendiri.
“Semangat kita untuk membangun kemandirian daerah itu mulai dibangun, dan yang menjadi contoh pertama adalah para ASN. Saya minta tolong komitmen dari Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi contoh dan bersama-sama bagaimana kita cinta produk Bojonegoro,” ujar Bupati.
Setyo Wahono juga menyoroti kondisi ketika gabah hasil pertanian Bojonegoro dikirim ke luar daerah, kemudian berasnya kembali dibeli masyarakat lokal dengan harga lebih tinggi. Kondisi tersebut dinilai menambah beban biaya, salah satunya karena adanya ongkos transportasi.
Melalui GASPOL, pemerintah daerah mendorong proses hilirisasi hasil pertanian agar gabah yang dihasilkan petani Bojonegoro dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Bupati juga menyampaikan bahwa konsep yang dikembangkan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri mengusung pendekatan social entrepreneur. Menurutnya, langkah tersebut menjadi awal untuk menjaga sekaligus membangun kemandirian produk pangan yang ada di Bojonegoro.
Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah manfaat yang diharapkan dari program GASPOL. Salah satunya menjaga stabilitas harga gabah melalui kerja sama Perumda dengan pengusaha penggilingan padi lokal yang tergabung dalam PERPADI.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk menyerap gabah petani dengan harga yang tetap terjaga. Di sisi lain, ASN juga mendapatkan akses beras premium produksi lokal dengan harga yang lebih terjangkau.
Beras premium dengan merek Rajekwesi ditawarkan kepada ASN dengan harga Rp14.800 per kilogram. Harga tersebut disebut berada di bawah harga pasar dan tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET).
Bupati menekankan bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada kemampuan BUMD Pangan menjaga kualitas produk sekaligus menawarkan harga yang kompetitif.
“Semuanya itu akan jalan jika BUMD Pangan bisa menjaga kualitas dan harganya kompetitif,” pesan Bupati.
Sebagai tahap awal atau pra-launching, Bupati menginstruksikan seluruh ASN dan PPPK untuk mulai mengonsumsi beras lokal tersebut pada September mendatang. Target konsumsi yang ditetapkan minimal 15 kilogram per bulan.
Melalui GASPOL, Pemkab Bojonegoro berharap ASN dapat menjadi contoh dalam mencintai dan menggunakan produk pangan lokal. Gerakan tersebut sekaligus diharapkan menjadi pemantik penguatan ekonomi lokal serta mendorong Bojonegoro semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
Dengan pemanfaatan hasil pertanian dari daerah sendiri, GASPOL diharapkan mampu memperkuat rantai ekonomi dari petani hingga konsumen sekaligus memberikan nilai tambah bagi produk pangan Bojonegoro.(Prokopim)
