JagatSembilan.com | Bojonegoro – Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menekankan pentingnya penerapan jurnalisme positif di tengah perkembangan industri media dan pesatnya kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Hal tersebut disampaikan Jazuli saat menjadi pemateri dalam kegiatan Silaturahmi dan Peningkatan Mutu Jurnalis Bojonegoro yang diselenggarakan PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), BUMD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, di Hotel Griya Darma Kusuma (GDK), Senin (9/11/2026).
Dalam paparannya, Jazuli menjelaskan bahwa praktik jurnalistik mengalami perkembangan, mulai dari paradigma bad news is good news, kemudian bad news or good news is news, hingga saat ini memasuki era jurnalisme positif.
Menurutnya, jurnalisme positif bukan berarti wartawan hanya diperbolehkan memberitakan hal-hal baik atau menghindari kritik terhadap pemerintah. Lebih dari itu, wartawan perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari sebuah pemberitaan terhadap masyarakat.
Ia mengaitkan konsep tersebut dengan salah satu kaidah usul fikih, yakni dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih, yang berarti menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan.
“Implikasi dampak dari sesuatu yang kita bikin, berita, itu dipikirkan dulu, bukan manfaatnya dulu yang kita pikir,” jelas Jazuli.
Untuk menggambarkan pentingnya prinsip tersebut, Jazuli menceritakan pengalaman ketika masih bekerja sebagai manajer di divisi pemberitaan Global TV. Ia mengangkat peristiwa konflik bernuansa agama di Tolikara, Papua, yang berujung pada pembakaran sebuah musala.
Saat itu, berbagai kontributor dan koresponden media mengirimkan materi berupa gambar dramatis serta narasi yang berpotensi memancing emosi publik.
Namun, pihak newsroom bersama sejumlah pimpinan organisasi wartawan, termasuk AJI, PWI, dan IJTI, sepakat menetapkan sejumlah persyaratan sebelum berita tersebut ditayangkan.
Ada empat prinsip yang harus dipenuhi. Pertama, menghindari visual yang dapat memancing emosi penonton. Kedua, menghindari narasi provokatif. Ketiga, menghadirkan wawancara dari para pihak yang memiliki pandangan menyejukkan. Keempat, memastikan adanya keterangan aparat bahwa kasus tersebut telah ditangani.
“Kalau empat persyaratan ini sudah bisa dipenuhi, baru berita ini boleh dipublish,” ungkapnya.
Menurut Jazuli, keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab media dalam menjaga agar pemberitaan tidak memperluas konflik dan memunculkan persoalan baru di wilayah lain.
Ia menilai wartawan memang memiliki naluri untuk mendapatkan gambar dan informasi yang dramatis. Namun, profesionalisme jurnalistik menuntut kemampuan mengendalikan naluri tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan dampak sosial.
Selain membahas jurnalisme positif, Jazuli juga mengingatkan para jurnalis mengenai perubahan besar industri media akibat perkembangan teknologi.
Ia mencontohkan bagaimana media cetak yang pernah berjaya kini menghadapi perubahan besar seiring pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat ke platform digital.
Menurutnya, kehadiran teknologi kecerdasan buatan atau AI juga akan membawa pengaruh terhadap industri media. Namun, hal tersebut tidak berarti profesi wartawan akan kehilangan perannya.
Jazuli menegaskan AI dapat membantu sejumlah pekerjaan jurnalistik, seperti pengolahan data, pembuatan videografi, hingga infografis. Meski demikian, proses jurnalistik tetap membutuhkan keterlibatan manusia, terutama dalam mencari fakta, melakukan verifikasi, serta menghadirkan keterangan para pihak.
“AI bisa membantu kerja-kerja jurnalisme. Olah data, soal bikin videografi, infografis, bisa. Tetapi, jangan khawatir bahwa peran teman-teman nanti terus hadirkan kehadiran para pihak,” paparnya.
Ia juga menekankan bahwa perkembangan teknologi seharusnya menjadi peluang bagi wartawan untuk meningkatkan kemampuan, bukan justru menjadi alasan untuk meninggalkan prinsip-prinsip dasar jurnalistik.(Red)
