JagatSembilan.com | BOJONEGORO – ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama IDFoS Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) lanjutan Klaster Lingkungan di Ruang Kinarya, Hotel Aston Bojonegoro, Rabu (18/11/2026). Pertemuan kedua ini berfokus pada pembagian peran para pemangku kepentingan, penyusunan timeline, serta penguatan kolaborasi untuk menindaklanjuti 23 inisiatif yang telah dirumuskan dalam pertemuan sebelumnya.
Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, perusahaan, Perhutani, organisasi masyarakat sipil (NGO), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta perwakilan penerima manfaat. Forum ini menjadi bagian dari rangkaian diskusi multipihak yang bertujuan mendorong upaya bersama dalam merawat kawasan hulu dan menjaga wilayah hilir di Kabupaten Bojonegoro.
Direktur IDFoS Indonesia, Dr. Joko Hadi Purnomo, SE., M.Si., ME. menyampaikan bahwa pertemuan kedua merupakan kelanjutan diskusi yang telah dilaksanakan pada 11 November 2026 dengan peserta dari unsur yang sama.Dari proses tersebut, muncul sedikitnya 23 inisiatif yang mencakup aspek ekonomi, ekologis, dan sosial. Selain itu, pembahasan juga menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait kelembagaan, kebijakan, dan kerja sama multipihak.
“Dari diskusi itu, kita sudah berhasil menghasilkan inisiatif-inisiatif apa yang mungkin kita bisa lakukan, baik secara masing-masing organisasi maupun bisa kita kerjakan secara bersama-sama, sehingga terjadi sinergi dari semua pihak untuk bersama-sama merawat hulu dan menjaga hilir,” ujar Joko.
Menurutnya, salah satu gagasan yang mengemuka adalah perlunya instrumen kolaborasi melalui pendekatan Integrated Area Development (IAD). Pendekatan ini dinilai dapat menjadi ruang bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyatukan upaya pengelolaan kawasan, khususnya kawasan hutan dan daerah hulu. Dalam diskusi sebelumnya juga muncul gagasan pembentukan kelompok kerja Perhutanan Sosial sebagai wadah koordinasi berbagai pihak.
Sementara itu, fasilitator diskusi, Dr. Ahmad Taufiq, S.HI., M.Si menjelaskan bahwa pertemuan kedua diarahkan untuk membahas langkah implementasi dari hasil pemetaan sebelumnya. Pembahasan tidak lagi berhenti pada identifikasi persoalan dan penyusunan gagasan, tetapi mulai diarahkan pada penentuan pihak yang bertanggung jawab, bentuk kontribusi, serta waktu pelaksanaan setiap rekomendasi.
Sebelum memasuki pembahasan tersebut, peserta mendapatkan pemantik materi dari Ir. Teguh Suprapto, M.Si., terkait praktik baik dan mekanisme kerja sama multipihak dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Materi ini menjadi bahan pembelajaran bagi peserta untuk memahami pola koordinasi dan sinergi antar aktor dalam pengelolaan lingkungan.
Selanjutnya, peserta membahas pemetaan pembagian peran dan jadwal pelaksanaan rekomendasi multipihak. Pembahasan mencakup formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, serta tata kelola rekomendasi agar setiap inisiatif memiliki arah tindak lanjut yang jelas.
Forum juga mendiskusikan kembali stakeholder, meninjau pihak-pihak yang relevan untuk terlibat, sekaligus membuka kemungkinan penambahan aktor yang dinilai dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan inisiatif.
Melalui pertemuan kedua ini, hasil diskusi diharapkan dapat berkembang menjadi rencana aksi yang lebih terarah, dengan pembagian tanggung jawab dan jadwal pelaksanaan yang disepakati bersama. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, Perhutani, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat diharapkan dapat memperkuat pengelolaan lingkungan di Bojonegoro, khususnya dalam menjaga kawasan hulu dan wilayah hilir.(Red)













