JagatSembilan.com | Bojonegoro – Pemerintah Desa Panjang, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, menggelar musyawarah sosialisasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2027–2035. Kegiatan berlangsung di Pendopo Balai Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, Kamis (19/11/2026).
Musyawarah tersebut dihadiri Camat Kedungadem Sahlan, S.Pd.I., perwakilan Polsek dan Koramil Kedungadem, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT dan RW, serta Kepala Desa Panjang Hari Hartono beserta perangkat desa.
Dalam musyawarah tersebut, pembahasan difokuskan pada sosialisasi mekanisme dan tahapan pengisian anggota BPD, termasuk persiapan pembentukan panitia yang nantinya bertanggung jawab melaksanakan seluruh proses tersebut.
Camat Kedungadem, Sahlan, selaku pemateri utama, memberikan arahan sekaligus penjelasan mengenai regulasi dan ketentuan yang harus dipahami oleh calon panitia.
Ia menegaskan bahwa panitia pengisian BPD harus memiliki keberanian, ketegasan, kecakapan, serta pemahaman terhadap seluruh peraturan yang berlaku. Selain itu, panitia juga dituntut mampu bekerja sama dalam tim dan menjadikan hasil musyawarah sebagai dasar dalam mengambil keputusan.
“Panitia harus berani, tangguh, cakap, dan memahami semua peraturan. Sebagai panitia, harus bisa bekerja dalam tim serta menyesuaikan keputusan dengan hasil musyawarah dalam mengambil setiap keputusan,” tegas Sahlan.
Sementara itu, Kepala Desa Panjang, Hari Hartono, berharap seluruh tahapan pengisian anggota BPD dapat berjalan lancar sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya sikap objektif dan profesional bagi siapa pun yang nantinya dipercaya menjadi panitia.
“Kami berharap semua calon panitia yang nantinya terpilih dapat menjalankan tugas secara objektif dan profesional, sehingga seluruh agenda pengisian anggota BPD bisa berjalan lancar sesuai dengan kehendak masyarakat,” ujar Hari Hartono.
Melalui musyawarah ini, diharapkan seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pengisian anggota BPD periode 2027–2035. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk mempersiapkan proses pengisian anggota BPD agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Musyawarah berlangsung lancar hingga seluruh rangkaian acara selesai.(Rudi)













