JagatSembilan.com | Bojonegoro – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Supriyanto, menggelar kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, serta persoalan yang dihadapi warga di daerah pemilihan (Dapil) III, yang meliputi Kecamatan Kepohbaru, Baureno, dan Kanor.
Reses ini dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro yang juga ketua komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto, Aan Ainur Rofiq selaku Wakil Ketua bidang kaderisasi dan keanggotaan DPD Partai Golkar Jawa Timur, perwakilan Bappeda Bojonegoro camat, kepala desa se-Dapil III, Paguyuban Nelayan Kanor, Persatuan Driver Siaga Bojonegoro, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.
Dalam sambutannya, Ahmad Supriyanto yang akrab disapa Mas Pri menegaskan bahwa dirinya terbuka terhadap seluruh masukan masyarakat, termasuk kritik dan keluhan yang disampaikan secara langsung.
Menurutnya, kegiatan reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya sesuai dengan kewenangan serta kebutuhan daerah.
“Saya sebagai anggota dewan siap menerima semua usulan, bahkan cemoohan dari panjenengan semua yang telah memberikan amanah kepada saya. Karena keterbatasan waktu, kami akan membagikan formulir usulan yang nantinya akan kami verifikasi berdasarkan skala prioritas,” ungkap Ahmad Supriyanto ketua komisi C DPRD Bojonegoro.
Sementara itu, Aan Ainur Rofik wakil ketua bidang kaderisasi dan keanggotaan DPD Partai Golkar Jawa Timur menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan reses tersebut. Ia mengaku bangga karena Ahmad Supriyanto mampu menghadirkan berbagai elemen masyarakat dalam satu forum untuk menyampaikan persoalan dan kebutuhan mereka.
“Saya bangga dengan Mas Supriyanto yang telah melaksanakan tugas partai dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Nantinya, berbagai usulan tersebut juga akan saya teruskan ke DPD Partai Golkar Jawa Timur,” ujarnya.
Aan menambahkan, tidak semua persoalan yang dihadapi masyarakat menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Sebagian di antaranya merupakan kewenangan pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat. Karena itu, diperlukan koordinasi dan penyampaian aspirasi secara berjenjang agar persoalan masyarakat dapat ditindaklanjuti.
Melalui reses Masa Sidang III ini, masyarakat berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat diperjuangkan dan direalisasikan oleh pemerintah sesuai kewenangannya.
Meski seluruh usulan nantinya harus melalui proses verifikasi dan penentuan skala prioritas, warga berharap kegiatan reses tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.(Rudi)













