JagatSembilan.com | Bojonegoro – Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) Bojonegoro melalui Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) menggelar kegiatan Edutalk Legal Insight bertajuk “KUHP Baru: Ketika Hak Warga Berhadapan dengan Kewenangan Negara”, Sabtu (14/2/2025).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai di Smart Class UNUGIRI tersebut menjadi forum diskusi dan analisis isu hukum kontemporer di Indonesia, khususnya pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
Acara ini menghadirkan dua pemateri, yakni Lisa Aminatul Mukaromah, S.H.I., M.S.I dan Fauzan Khotib Asrori, S.H. Keduanya mengupas dinamika perubahan regulasi pidana nasional serta implikasinya terhadap hak-hak warga negara di tengah kewenangan negara yang semakin kompleks.
Dalam pemaparannya, Fauzan Khotib Asrori menegaskan bahwa lahirnya KUHP baru merupakan momentum penting dalam sejarah pembaruan hukum nasional. Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya literasi hukum di tengah masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam implementasinya.
“KUHP baru bukan sekedar perubahan pasal, tetapi perubahan paradigma. Di satu sisi negara memiliki kewenangan untuk menegakkan ketertiban, namun di sisi lain hak-hak warga negara tetap harus dilindungi secara proporsional,” terang Fauzan.
Ia menambahkan, keseimbangan itulah yang perlu terus dikawal bersama, sepanjang ini setelah 2 Januari 2026 KUHP di jalankan mungkin ini kampus pertama di Bojonegoro yang melaksanakan gelar KUHP Baru.
“Ini mengikat kepada para mahasiswa karena di KUHP baru juga tertuang Pasal Pasal yang mengikat kebebasan berekspresi Seperti Pasal Penghinaan Presiden, Penjabat daerah dan lembaga. Maka perlu penyesuaian agar teman teman mahasiswa tetap bisa bertindak namun terhindar dari jeratan jeratan Pasal KUHP Baru” ujar Fauzan Khotib Asrori, SH, yang juga berprofesi sebagai Seorang Advokat/Pengacara
Ia juga menambahkan bahwa ruang-ruang akademik seperti Edutalk Legal Insight sangat penting untuk membangun nalar kritis mahasiswa terhadap perkembangan hukum.
“Mahasiswa hukum tidak boleh hanya menjadi pembaca regulasi, tetapi harus menjadi analis yang mampu melihat implikasi sosial, politik, dan hak asasi dari setiap kebijakan hukum,” tambahnya.
Kegiatan ini terbuka untuk umum, khususnya mahasiswa UNUGIRI. Selain mendapatkan ilmu dan wawasan hukum yang aktual, peserta juga memperoleh e-sertifikat dan konsumsi sebagaimana tercantum dalam informasi pendaftaran.
Melalui forum ini, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UNUGIRI berharap mampu menghadirkan ruang diskusi yang produktif sekaligus memperkuat peran kampus sebagai pusat kajian hukum yang responsif terhadap dinamika kebijakan nasional.
