JagatSembilan.com | Bojonegoro – Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro mengevaluasi capaian program, realisasi anggaran, dan kualitas pelayanan organisasi perangkat daerah (OPD) serta rumah sakit daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Selasa (10/11/2026).
Rapat kerja yang dihadiri jajaran OPD dan direktur rumah sakit daerah tersebut dipimpin Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, S.Pd., M.H. Ia menegaskan pembahasan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta menyampaikan laporan, masukan, kritik, dan evaluasi.
“Intinya kita tidak boleh dibatasi waktu,” tegas Ahmad Supriyanto.
Pada sesi awal, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiati, memaparkan realisasi anggaran dan capaian program kesehatan 2026. Selanjutnya, evaluasi dijadwalkan mencakup RSUD Sosodoro, RSUD Padangan, RSUD Sumberrejo, RSUD Kepohbaru, dan RSUD Temayang.
Ninik menyampaikan, target pendapatan yang dikelola Dinas Kesehatan bersama seluruh puskesmas mencapai sekitar Rp102,86 miliar. Sementara anggaran belanja setelah perubahan APBD 2026 sebesar Rp796,297 miliar, dengan realisasi hingga 9 November mencapai Rp511,257 miliar atau 64,2 persen.
Menurutnya, persentase tersebut dipengaruhi penambahan anggaran melalui perubahan APBD. Sejumlah pekerjaan masih berlangsung dan ditargetkan selesai sesuai kontrak pada 14 Desember 2026, dilanjutkan proses administrasi dan pembayaran hingga akhir tahun.
“Kami sudah sampaikan komitmen ini kepada pimpinan bahwa di Dinas Kesehatan nanti realisasi anggaran minimal 90 persen,” ungkap Ninik.
Selain anggaran, evaluasi juga menyoroti sejumlah indikator kesehatan. Angka kematian ibu tercatat tujuh kasus, melampaui target maksimal lima kasus. Sementara prevalensi stunting berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan mencapai 1,77 persen dari target 1,97 persen, sedangkan angka kematian bayi sebanyak 25 kasus dari batas maksimal 75 kasus.
Indeks Keluarga Sehat mencapai 0,81, melampaui target 0,70. Adapun nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berada di angka 85,75 dari target 88, meskipun telah masuk kategori A. Dinas Kesehatan menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat untuk memperbaiki capaian tersebut.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis (KEK). Persentasenya masih sekitar 14 persen, sementara angka yang diharapkan sekitar 10 persen. Kondisi tersebut berisiko meningkatkan kemungkinan bayi lahir dengan berat badan rendah, mengalami gangguan pertumbuhan, hingga stunting.
“Kalau itu belum bisa ditekan, maka risiko untuk menjadi stunting juga tinggi. Begitu bayi lahir dengan berat badan rendah, kemungkinan untuk tumbuh menjadi balita sehat juga lebih sulit,” jelas Ninik.
Ia menyebut pernikahan usia dini sebagai salah satu faktor sosial yang perlu mendapat perhatian. Karena itu, penanganan risiko kehamilan membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, keluarga, hingga masyarakat.
Pada kesempatan itu Dinas Kesehatan juga menjelaskan adanya perbedaan angka stunting berdasarkan sumber pendataan. Hasil pengukuran dan penimbangan balita di lapangan menunjukkan angka sekitar 1,77 persen, sedangkan hasil survei yang menjadi rujukan sebelumnya masih berada di kisaran 12 persen.
Perbedaan tersebut memerlukan penjelasan berdasarkan metode pengukuran, periode pendataan, cakupan populasi, dan sumber data agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi dalam evaluasi maupun penyusunan kebijakan.
Pembahasan Komisi C selanjutnya mencakup laporan seluruh OPD dan rumah sakit daerah mengenai realisasi anggaran, indikator kinerja, kendala program, serta kebutuhan pelayanan pada 2027.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD berharap penyusunan RAPBD 2027 tidak hanya memperhatikan besaran serapan anggaran, tetapi juga memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro.(Red)
