JagatSembilan.com | Jakarta – Komisi C DPRD Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama RI guna menindaklanjuti aspirasi kesejahteraan guru madrasah di Kabupaten Bojonegoro, Selasa (12/5/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, bersama Ketua Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) Kabupaten Bojonegoro Moh. Burhanudin, Solihul Hadi dari Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, serta Anwar Mukhtadlo Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro.
Menurut Ahmad Supriyanto, kunjungan itu merupakan tindak lanjut atas aspirasi para guru madrasah yang sebelumnya telah disampaikan kepada Komisi C DPRD Bojonegoro.
“Kami menindaklanjuti aspirasi para guru madrasah di bawah naungan Kemenag Kabupaten Bojonegoro yang tergabung dalam Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia Kabupaten Bojonegoro terkait kesejahteraan guru,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan kesejahteraan guru madrasah menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga pihaknya perlu menyampaikan langsung aspirasi tersebut ke Direktorat GTK Madrasah Kementerian Agama RI.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, di antaranya Kasubdit FPG, Kasubdit MA, Kasubdit TU GTK, serta beberapa pejabat lainnya.
Ahmad Supriyanto mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan guru madrasah, mengingat peran strategis mereka dalam dunia pendidikan keagamaan.
“Dari hasil pertemuan tersebut, pejabat Dirjen GTK Kemenag RI menyampaikan bahwa saat ini fokus mereka adalah bagaimana para guru bisa lebih sejahtera. Teman-teman guru diminta untuk bersabar karena pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua FGSNI Bojonegoro, Burhanudin, mengaku bersyukur dapat ikut hadir langsung menyampaikan aspirasi guru madrasah ke Kementerian Agama RI.
“Alhamdulillah, hari ini bisa hadir di Kemenag RI untuk menyuarakan guru madrasah,” katanya.
Namun demikian, Burhanudin menyebut aspirasi para guru madrasah swasta masih terbentur regulasi yang dinilai belum berpihak terhadap kesejahteraan guru di bawah naungan Kementerian Agama.
“Ternyata aspirasi kami terbentur UU yang sangat tidak adil terhadap guru swasta di bawah naungan Kemenag. Kami sangat kecewa, walau menyadari memang aturannya seperti itu,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat segera melakukan percepatan perubahan regulasi agar kesejahteraan guru madrasah swasta bisa setara dengan guru lainnya.
“Semoga ada percepatan perubahan UU sehingga kesejahteraan para guru swasta di bawah naungan Kemenag bisa sejahtera juga sama halnya guru yang lainnya. Kontribusi kami ini nyata,” pungkasnya.
