JagatSembilan.com | Bojonegoro — Komisi D DPRD Bojonegoro menyoroti lambatnya proses penerbitan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang dinilai mempengaruhi percepatan pelaksanaan sejumlah proyek pengairan di Kabupaten Bojonegoro.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja (hearing) antara Komisi D DPRD Bojonegoro bersama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro yang digelar di ruang Komisi D DPRD Bojonegoro, Senin (18/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Imam Sholikin didampingi Wakil Ketua Komisi D Sukur Priyanto. Turut hadir anggota Komisi D DPRD Bojonegoro, di antaranya M. Suparno, Ahmad Shofiyuddin, Wawan Kurniyanto, Hendrik Afrianto, M. Anis Musthafa, serta Faisal Rozi.
Sementara dari Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro hadir Retno Wulandari, Bungku Susilowati, Danang K., dan Radityo B..
Dalam hearing tersebut dibahas progres pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pengairan yang sebagian masih menunggu proses administrasi dan penerbitan rekomtek dari BBWS. Dari total 129 paket pekerjaan yang direncanakan, sebanyak 89 paket telah berjalan, sedangkan sisanya masih dalam proses perizinan.
Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Imam Sholikin menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pengairan merupakan program penting yang mendukung pengendalian banjir, pengelolaan air, serta kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Menurutnya, DPRD Bojonegoro berharap proses penerbitan rekomtek dapat berjalan lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah bisa segera terealisasi sesuai perencanaan.
“Dinas PU SDA memiliki pagu anggaran lebih dari Rp204 miliar yang tersebar dalam berbagai titik pekerjaan. Kami berharap seluruh tahapan administrasi dan perizinan dapat segera selesai agar pekerjaan bisa berjalan maksimal,” ujarnya usai hearing.
Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat waktu.
“Pada prinsipnya kondisi di lapangan memungkinkan untuk dilaksanakan. Harapannya proses rekomtek bisa segera tuntas sehingga pembangunan dapat dilanjutkan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas progres proyek pengairan, Komisi D DPRD Bojonegoro juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola air secara menyeluruh, termasuk normalisasi sungai, pengembangan area resapan, serta penyusunan master plan penanganan banjir.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto menilai pengelolaan air perlu dilakukan secara terintegrasi guna mengantisipasi peningkatan debit air saat musim hujan.
“Hari ini kami mendorong agar tata kelola air di Kabupaten Bojonegoro dapat semakin baik. Penguatan normalisasi sungai dan titik resapan air menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan banjir,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Bojonegoro juga mendorong adanya perhatian terhadap kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
“Persoalan di sepanjang DAS Bengawan Solo juga menjadi perhatian bersama dan diharapkan ke depan ada formulasi penanganan yang lebih komprehensif,” pungkasnya.
