JagatSembilan.com | Bojonegoro – Mediasi antara penyelenggara Event Sound bersama UMKM yang akan digelar di GOR Utama Bojonegoro, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, dengan MWCNU Dander beserta badan otonom (Banom) NU menghasilkan enam poin kesepakatan bersama pada Kamis (16/7/2026).
Mediasi tersebut dilaksanakan di balaidesa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yang dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Dander, Polres Bojonegoro, Pemerintah Desa Ngumpakdalem, MWCNU Dander, LBH PC GP Ansor Bojonegoro, PAC Fatayat NU Dander, PAC Pagar Nusa Dander, serta panitia penyelenggara tersebut berlangsung dengan suasana dialogis dan mengedepankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar lokasi acara.
Hadir dalam mediasi tersebut Camat Dander Teguh Wibowo, Kapolsek Dander Warsito, Danramil Dander Parjan, Kepala Desa Ngumpakdalem Ahmad Burhani, Kasat Intelkam Polres Bojonegoro, Ketua MWCNU Dander K. Suprihadi, Ketua LBH PC GP Ansor Bojonegoro Amim Thobary beserta Fauzan Khotib Asrori dan anggota lainnya, Ketua PAC Fatayat NU Dander Lely Setyorini, Ketua PAC Pagar Nusa Dander Jimashun beserta anggota, Babinsa Ngumpakdalem Beny, Bhabinkamtibmas Ngumpakdalem Catur, serta panitia penyelenggara.
Teguh Wibowo Camat Dander dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap mediasi multi pihak yang dilaksanakan dalam rangka event tersebut. Menurutnya, mediasi musyawarah itu adalah wujud dari kedewasaan sesama warga Dander.
“Saya cukup senang dengan musyawarah seperti ini, ini menunjukkan kedewasaan kita dalam menyikapi suatu dinamika,” terangnya sembari tersenyum ramah.
Kasat Intelkam Polres Bojonegoro dalam forum mediasi menyampaikan bahwa secara administrasi, penyelenggara telah melengkapi seluruh perizinan yang diperlukan, baik dari unsur pemerintahan, warga maupun tokoh agama dan masyarakat. Namun demikian, pihaknya berharap mediasi dapat menghasilkan titik temu bagi semua pihak.
“Harapannya ada titik temu. Kalau tidak ada titik temu maka izin akan ditarik kembali,” tegasnya.
Dalam kesepakatan bersama yang ditandatangani para pihak, terdapat enam poin yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara. Pertama, musik atau sound hanya diperbolehkan dinyalakan mulai pukul 19.30 WIB hingga 21.30 WIB. Kedua, peserta yang diperbolehkan masuk dibatasi minimal berusia 12 tahun dan ketentuan tersebut wajib diumumkan melalui media sosial.
Ketiga, penyelenggara wajib membatasi penari (dancer) agar tidak mengenakan pakaian ketat, tidak membuka aurat, serta tidak melakukan tarian yang mengundang syahwat atau dilakukan secara berlebihan. Keempat, pengaturan volume suara sound system wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro.
Kelima, penyelenggara bertanggung jawab apabila terjadi dampak berupa kerusakan fisik bangunan di sekitar lokasi maupun hal-hal yang tidak diinginkan yang dialami lansia dan balita di sekitar lokasi kegiatan. Keenam, seluruh kesepakatan wajib disebarluaskan melalui media sosial agar diketahui dan dipahami masyarakat.
Kapolsek Dander Warsito mengatakan, kekhawatiran masyarakat terkait kekuatan suara sound system maupun penampilan dancer telah menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi sebelumnya di Polres Bojonegoro. Menurutnya, panitia telah menyatakan kesanggupan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang ditetapkan.
“Terkait yang dikhawatirkan Bapak-bapak itu kekuatan sound yang nantinya dapat merugikan masyarakat sekitar, nanti dari DLH yang menentukan berapa kekuatan suara sesuai desibel yang ditetapkan undang-undang. Kemudian terkait DJ atau dancer yang mungkin pakaiannya kurang sopan atau melanggar norma yang ada di wilayah ini juga sudah ditekankan dan panitia sanggup untuk melaksanakan,” ujarnya.
Warsito berharap seluruh masukan dan keresahan masyarakat dapat diakomodasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.
“Saya berharap kita mencari titik temu. Apa yang menjadi kekhawatiran dan keresahan tetap kita akomodir. Semoga dalam pertemuan ini ada titik temu dan kegiatan dapat dilaksanakan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua MWCNU Dander K. Suprihadi menegaskan bahwa penolakan yang disampaikan pihaknya bukan dilandasi rasa iri ataupun kecemburuan sosial terhadap penyelenggara kegiatan. Menurutnya, MWCNU Dander hanya menjalankan amanah untuk menjaga masyarakat Nahdliyin di Kecamatan Dander.
“Kami punya misi dan kewajiban menjaga umat di wilayah Kecamatan Dander. Kami diamanati oleh para kiai untuk menjaga warga Nahdliyin di Kecamatan Dander ini,” katanya.
Ia menambahkan, keberatan yang disampaikan lebih didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang selama ini dikenal sebagai kawasan basis pondok pesantren.
“Kami sangat keberatan apabila kegiatan yang berpotensi membawa dampak negatif itu dilaksanakan di Ngumpakdalem yang merupakan basis pondok pesantren. Kami punya tanggung jawab kepada masyarakat dan jamaah Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Dander,” tuturnya.
Dari pihak penyelenggara, Arip selaku perwakilan panitia menjelaskan bahwa seluruh proses perizinan telah ditempuh mulai dari tingkat desa, lingkungan, tokoh agama hingga kecamatan. Selain itu, panitia juga telah berkomitmen untuk memenuhi berbagai masukan yang disampaikan dalam proses mediasi.
“Kami lebih menekankan kegiatan ini untuk UMKM dan dance. Imbas positifnya nanti langsung kita salurkan kepada masyarakat sekitar, mulai dari parkir, makan hingga WC umum akan dimasukkan kepada masyarakat sekitar,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa selama penyelenggaraan event serupa di sejumlah wilayah Bojonegoro, dancer yang ditampilkan telah menggunakan pakaian yang sopan dan tidak menyalahi kesepakatan yang telah dibuat.
Di sisi lain, Fauzan Khotib Asrori dari LBH PC GP Ansor Bojonegoro mengingatkan bahwa tanggung jawab penyelenggara tidak hanya sebatas memenuhi perizinan formal, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral terhadap masyarakat sekitar.
“Yang kita jaga adalah pesan moral apa yang nanti didapat masyarakat setelah kegiatan ini selesai. Dampaknya menurut kami adalah negatif apabila seluruh orang dapat dengan mudah mengakses pertunjukan tersebut, termasuk anak-anak yang belum sepatutnya menyaksikannya,” ujarnya.
Fauzan menegaskan bahwa pihaknya tidak memusuhi penyelenggara kegiatan, melainkan ingin memastikan seluruh pihak terhindar dari dampak negatif yang mungkin timbul.
“Kita tidak memusuhi penyelenggara, tetapi lebih kepada menyelamatkan penyelenggara karena tanggung jawab moralnya sangat besar,” pungkasnya.
Dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama tersebut, seluruh pihak berharap penyelenggaraan Event Sound bersama UMKM dapat berlangsung sesuai ketentuan yang telah disepakati serta tetap menjaga ketertiban, norma sosial, dan kenyamanan masyarakat sekitar.(Red)
