JagatSembilan.com | Bojonegoro – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kinasih kembali mengupayakan Restorative Justice (RJ) untuk Suginanto setelah pengajuan sebelumnya kepada Perum Perhutani KPH Padangan belum memperoleh persetujuan.
Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PC PMII Bojonegoro menyambut baik langkah tersebut sekaligus mendesak KPH Padangan untuk kembali membuka ruang RJ. Bagi KOPRI, pengajuan kedua ini seharusnya menjadi momentum bagi Perhutani untuk mempertimbangkan kembali penyelesaian perkara secara restoratif, bukan terus mendorongnya semata-mata melalui proses pemidanaan.
Sebelumnya, penolakan RJ oleh KPH Padangan selaku pelapor antara lain didasarkan pada alasan efek jera. Ketua KOPRI PC PMII Bojonegoro Ana Aynun Nazya mempertanyakan, RJ yang sebelumnya gagal.
“Apakah efek jera harus selalu diwujudkan melalui pemidanaan, ketika masih tersedia mekanisme penyelesaian yang sah melalui dialog, pertanggungjawaban, dan pemulihan?,” tanyanya.
Menurut Aynun sapaan akrabnya, hasil kajian KOPRI menunjukkan bahwa RJ bukan berarti menghapus kesalahan atau membebaskan seseorang dari tanggung jawab. RJ justru memberikan ruang bagi pertanggungjawaban dan pemulihan dengan mempertimbangkan kondisi para pihak.
Menurut Aynun, dalam perkara ini, KOPRI menilai perlu ada proporsionalitas antara persoalan dua batang kayu jati dengan dampak sosial dari penahanan. Ia juga mengatakan, Suginanto merupakan petani dan tulang punggung keluarga. Keluarga Suginanto tercatat dalam Data Sejahtera Desil 1, sementara penahanan berdampak pada hilangnya sumber penghasilan, beban ekonomi, serta kehidupan anak-anaknya.
“Kami menghormati tugas Perhutani menjaga hutan. Tetapi menjaga aset tidak harus berarti menutup seluruh pintu penyelesaian restoratif. Kalau kerugian dapat dipulihkan dan tanggung jawab tetap dijalankan, mengapa RJ harus ditutup?,” tanyanya.
KOPRI juga menegaskan bahwa menolak RJ hanya dengan alasan efek jera berisiko membuat persoalan berhenti pada penghukuman individu, sementara akar persoalan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan tidak terselesaikan.
Solidaritas untuk Pembebasan Suginanto
Upaya RJ kedua ini juga menjadi momentum penguatan solidaritas. KOPRI PC PMII Bojonegoro bersama Barisan Lidah Tani, Sejuta, dan Liga Pemuda Sosialis menyatakan solidaritas untuk Suginanto serta mendukung upaya pembebasannya melalui mekanisme yang sah dan restoratif.
“Kami tidak membenarkan tindakan Pak Suginanto, tetapi kami menolak jika hukum hanya berhenti pada penghukuman terhadap masyarakat yang berada dalam posisi paling rentan. Kami menuntut ruang RJ dibuka dan jalan pembebasan Pak Suginanto diperjuangkan,” tambahnya.
Karena itu, KOPRI mendesak KPH Padangan untuk mempertimbangkan kembali RJ, membuka ruang dialog, memulihkan kerugian secara proporsional, dan tidak menutup kesempatan Suginanto untuk kembali kepada keluarganya.
“KOPRI PC PMII Bojonegoro bersama Barisan Lidah Tani, Sejuta, dan Liga Pemuda Sosialis akan terus bersolidaritas dan mengawal proses ini. Hukum harus tegas, tetapi keadilan tidak boleh kehilangan nurani.” pungkasnya.(Red)
