JagatSembilan.com | Bojonegoro – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 disepakati DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan nilai belanja daerah mencapai Rp5,20 triliun. Namun, di balik besarnya anggaran tersebut, terdapat defisit yang mencapai Rp719,50 miliar karena proyeksi pendapatan daerah hanya sebesar Rp4,48 triliun.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jumat (13/11/2026) malam. Rapat yang berlangsung hingga pukul 23.45 WIB itu dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar dan dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, jajaran pemerintah daerah, serta anggota DPRD.
Dalam rapat tersebut, pimpinan DPRD meminta persetujuan anggota dewan terhadap hasil pembahasan Raperda APBD 2027. Anggota DPRD yang hadir menyatakan persetujuan sehingga rancangan anggaran tersebut disepakati bersama oleh pihak legislatif dan eksekutif.
Persetujuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD. Prosesi dilanjutkan dengan penyerahan naskah keputusan DPRD dari Ketua DPRD kepada Bupati Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kontribusi pemikiran serta komitmen selama proses pembahasan Raperda APBD 2027.
Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan hasil penyelarasan berbagai aspirasi, prioritas pembangunan, kemampuan fiskal daerah, serta dinamika kebijakan yang harus diperhitungkan dalam penyusunan anggaran.
Defisit APBD 2027 Capai Rp719,50 Miliar
Berdasarkan postur anggaran yang disampaikan Bupati, pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp4.488.843.757.449. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp5.208.345.910.247.
Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp719.502.152.798 atau sekitar Rp719,50 miliar.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp869.502.152.798. Adapun pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp150 miliar.
Dari kedua komponen tersebut, diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp719.502.152.798. Nilai ini sama dengan besaran defisit anggaran sehingga struktur APBD 2027 direncanakan berimbang setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah.
Selain defisit, APBD 2027 juga mencatat penurunan belanja daerah sekitar Rp1,29 triliun dibandingkan APBD Induk 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD dalam mendorong pelaksanaan program pembangunan agar berjalan efektif sejak awal tahun anggaran.
Abdulloh Umar Minta OPD Bergerak Sejak Awal Tahun
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menjalankan program dan kegiatan sejak awal tahun anggaran. Ia mengingatkan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun.
“Kami berharap seluruh OPD segera memulai pelaksanaan APBD 2027 sejak awal tahun. Jangan sampai realisasi anggaran justru menumpuk pada akhir tahun,” kata Abdulloh.
Menurut Abdulloh, percepatan pelaksanaan anggaran menjadi penting karena awal 2027 berdekatan dengan Ramadan yang diperkirakan berlangsung pada Februari dan Idulfitri pada Maret. Pada dua momentum tersebut, kebutuhan rumah tangga masyarakat biasanya meningkat.
Ia menilai belanja pemerintah perlu bergerak lebih awal agar turut mendorong aktivitas ekonomi daerah dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Meski demikian, percepatan pelaksanaan anggaran tetap harus memperhatikan kualitas pekerjaan dan ketepatan sasaran.
Abdulloh Umar yang juga memimpin Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro sebelumnya menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda APBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam laporan tersebut, Banggar menyebut pembahasan telah menghasilkan sejumlah koreksi dan penyempurnaan anggaran. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Dengan telah dilakukannya koreksi dan penyempurnaan, maka Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan program prioritas untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” demikian bunyi laporan Banggar.
Bupati Tekankan Anggaran Berorientasi pada Masyarakat
Sementara itu, Bupati Setyo Wahono menjelaskan bahwa penyusunan postur APBD 2027 telah mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat, serta prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro.
Ia mengingatkan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan semakin kompleks. Kebutuhan masyarakat terus berkembang, sementara kemampuan keuangan daerah menuntut pengelolaan anggaran yang cermat, terukur, dan bertanggung jawab.
Karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Persetujuan bersama ini kita tempatkan sebagai titik temu dari berbagai aspirasi dan prioritas pembangunan, sekaligus menjadi landasan untuk melangkah dengan komitmen yang sama, yaitu pembangunan yang berkualitas, pelayanan publik yang baik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata,” ujar Setyo Wahono.
Setelah persetujuan bersama ditandatangani, Bupati meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera menindaklanjuti penyempurnaan rancangan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga berharap DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif agar pelaksanaan anggaran nantinya berjalan sesuai kebijakan dan prioritas yang telah disepakati.
Kesepakatan bersama tersebut menjadi tahapan lanjutan dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, Raperda APBD akan memasuki tahapan evaluasi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.(Red)
