JagatSembilan.com | Bojonegoro – Di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai mengambil langkah antisipatif untuk mengatur konsumsi energi. Upaya ini dilakukan menyusul kebijakan pengetatan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2026 dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang tentu akan berdampak pada kehidupan sehari-hari warga.
Melalui surat resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Nomor 500.10.8.3/1241/124.5/2026, diketahui bahwa alokasi Pertalite atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Jawa Timur mengalami penurunan cukup signifikan. Dari sebelumnya mencapai 4.358.878 KL pada tahun 2025, kini jumlahnya berkurang menjadi 3.963.455 KL di tahun 2026, atau turun sekitar 9 persen.
Di sisi lain, kabar sedikit berbeda datang dari alokasi Solar atau Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang justru mengalami kenaikan tipis sebesar 0,5 persen, dari 2.715.689 KL menjadi 2.729.364 KL. Sementara untuk Bojonegoro sendiri, kuota yang diterima tahun ini tercatat sebesar 64.983 KL untuk Solar dan 110.525 KL untuk Pertalite—angka yang akan sangat menentukan bagaimana masyarakat mengatur aktivitas dan mobilitas mereka ke depan.
Menyikapi keterbatasan kuota tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bojonegoro untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam upaya penghematan energi.
“Sesuai dengan Surat Edaran Bupati, kami mengimbau seluruh ASN untuk menggunakan sepeda saat berangkat kerja setiap hari Senin dan Jumat. Ini bukan sekadar seremoni, tapi aksi nyata untuk memastikan kuota BBM kita cukup hingga akhir tahun,” tegasnya.
Langkah Bike to Work diharapkan dapat menekan laju konsumsi Pertalite yang secara sistemik memang sedang dikurangi oleh Pemerintah Pusat. Wabup menambahkan bahwa kedisiplinan ASN dalam menghemat energi akan menjadi barometer bagi masyarakat luas untuk ikut serta dalam gerakan efisiensi BBM.
Dengan penurunan Pertalite yang mencapai hampir 10%, Pemkab Bojonegoro berkomitmen untuk terus memantau distribusi di lapangan agar tetap tepat sasaran, sembari mendorong gaya hidup ramah lingkungan melalui kebijakan transportasi bagi pegawainya
