JagatSembilan.com | Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tengah menyiapkan arah besar pengembangan sektor wisata melalui pembagian lima Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yang akan menjadi pedoman pembangunan pariwisata hingga tahun 2045.
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Disbudpar Bojonegoro, Elzadeba Agustina, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pemantapan KKN Pintar Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Selasa (19/05/2026) di Ruang Meeting Gedung Rektorat Lt. 2 UNUGIRI Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Elzadeba menjelaskan bahwa saat ini Pemkab Bojonegoro tengah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) tahun 2026-2045 sebagai dasar pengembangan sektor wisata di seluruh wilayah Bojonegoro.
Menurutnya, dalam rancangan tersebut pengembangan pariwisata telah dibagi menjadi lima Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
“Kita mempunyai pandangan yang sama bahwa sebetulnya di Kabupaten Bojonegoro, 28 kecamatan ini potensinya semua untuk dikembangkan desa wisatanya,” ujar Elzadeba.
Bu Elza sapaan akrabnya mengatakan, wisata berbasis geopark menjadi salah satu unggulan Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan pariwisata jangka panjang hingga tahun 2045. Karena itu, ia berharap kawasan berbasis geopark juga dapat dijadikan lokus kegiatan KKN mahasiswa.
“Destinasi geopark ini menjadi unggulan kami tahun 2026 sampai tahun 2045 pengembangannya. Mohon nanti kawasan-kawasan yang berbasis wisata geopark juga diberi tempat untuk dijadikan lokus KKN,” pintanya.
Dalam kesempatan tersebut, Elzadeba juga mengungkapkan bahwa pengembangan desa wisata di Bojonegoro masih menghadapi berbagai tantangan. Meski terdapat puluhan desa wisata yang terdata, menurutnya baru beberapa yang mampu berkembang secara maksimal.
“Saat ini yang masih bisa kita lihat hasil pengembangan maksimal itu sebetulnya hanya ada dua desa wisata saja, yaitu Desa Wisata Blimbing Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Wisata Babo (Bandung Bondowoso) di Desa Sidobandung Kecamatan Balen,” terangnya.
Ia menyebut sebagian besar desa wisata masih membutuhkan dukungan banyak pihak agar benar-benar berkembang sesuai harapan.
Lebih lanjut, Elzadeba menegaskan bahwa pengembangan sektor wisata membutuhkan kolaborasi berbagai unsur, mulai pemerintah, perguruan tinggi, komunitas pariwisata seperti Pokdarwis, hingga pihak swasta atau investor.
“Kalau sudah tiga kekuatan ini masuk ke kita ditambah pihak swasta, insya Allah nanti wisata-wisata ini bisa lebih maksimal dalam pengelolaannya,” ucapnya.
Namun demikian, ia mengakui pengembangan wisata di Bojonegoro masih terkendala persoalan lahan, karena sebagian besar destinasi wisata berada di kawasan milik kehutanan maupun instansi lain.
“Semua objek wisata kita ini kendalanya karena lokus destinasi wisata itu tidak di tanah milik pemerintah. Semuanya di tanah milik kehutanan ataupun kewenangan BBWS,” jelasnya.
Meski begitu, ia menyebut saat ini sudah ada investor yang mulai tertarik mengembangkan kawasan wisata Kayangan Api dengan tambahan fasilitas seperti homestay, glamping, hingga kolam renang.
“Kalau kita bicara pariwisata, sebetulnya di situ kawasan langsung hidup. Jadi memang perlu dukungan bersama untuk mengembangkan potensi wisata yang kita miliki,” pungkasnya.
Pemaparan itu disampaikan dihadapan Wakil Rektor Unugiri, Ketua LPPM Unugiri, Ketua Komite Ekraf Bojonegoro, dan peserta lainnya.
