Oleh: Redaksi
Menjelang akhir 2025 dan memasuki 2026, pembangunan daerah tidak cukup dibaca dari baliho dan jargon. Ia harus ditakar dari data, ditelusuri dari kebijakan, dan diuji dari dampaknya di rumah-rumah warga. Dalam konteks inilah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah layak dibaca secara utuh — tidak hanya dari niat, tetapi dari hasil.
Sejak hari pertama dilantik, pasangan ini secara terbuka menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama. Pilihan ini bukan tanpa risiko, sebab kemiskinan adalah persoalan struktural yang kerap diwariskan lintas rezim. Namun justru di titik inilah arah baru Bojonegoro mulai ditandai: keberanian mengintervensi langsung basis persoalan.
Langkah konkret itu tercermin dalam lahirnya GAYATRI (Gerakan Ayam Petelur Mandiri), sebuah program pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga pra sejahtera. Melalui kolaborasi Pemkab Bojonegoro dengan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), program ini menjangkau sekitar 400 keluarga di 16 desa, dengan distribusi 21.600 ekor ayam petelur, lengkap dengan kandang, pakan, dan pendampingan. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp7 miliar, bukan untuk bantuan habis pakai, melainkan untuk menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan.
Keseriusan Bupati Setyo Wahono tidak berhenti pada proyek percontohan. Ia menerbitkan Peraturan Bupati yang mewajibkan 10 persen Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan, khususnya budidaya ayam petelur. Kebijakan ini menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai gerakan sistemik desa, bukan program musiman. Dukungan Asosiasi Kepala Desa (AKD) menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak lahir di ruang hampa, melainkan diterima sebagai solusi riil.
Di sisi lain, Wakil Bupati Nurul Azizah memainkan peran penting dalam memastikan program berjalan adil dan tepat sasaran. Ia menekankan keterbukaan data kemiskinan di tingkat desa, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan memastikan bahwa kebijakan berbasis angka benar-benar menyentuh manusia. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup dengan anggaran besar, tetapi membutuhkan keadilan data dan akuntabilitas.
Dalam program kerja 100 hari, pemerintah daerah juga menggulirkan KOLEGA (Kolam Lele Keluarga) dan KUSUMO (Kunjungan Kasih untuk Masyarakat Bojonegoro). Dua program ini menyasar langsung kelompok paling rentan: lansia terlantar, penyandang disabilitas berat, dan keluarga miskin ekstrem. Negara hadir bukan lewat seremoni, tetapi melalui kunjungan, pendampingan, dan solusi konkret di tingkat keluarga.
Upaya-upaya tersebut menemukan pembenarannya dalam data. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 147.330 jiwa atau 11,69 persen, turun 5.920 jiwa dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 153.250 jiwa atau 12,18 persen. Tren penurunan ini berlanjut hingga September 2025, dengan persentase kemiskinan turun menjadi 11,49 persen atau sekitar 144.900 jiwa.
Capaian pembangunan sosial Bojonegoro juga tercermin dari indikator lain. Kabupaten ini meraih penghargaan kinerja terbaik nasional dalam penurunan stunting tahun 2025, diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI. Prevalensi stunting turun dari 14,1 persen (2023) menjadi 12,0 persen (2024), sekaligus mengantarkan Bojonegoro menerima Dana Insentif Fiskal Rp5,9 miliar.
Dalam aspek kualitas manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro melonjak dari 72,75 pada 2024 menjadi 73,74 pada 2025, kenaikan tertinggi se-Jawa Timur. Perluasan Beasiswa Prestasi Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses pendidikan hingga perguruan tinggi.
Sektor pertanian pun menunjukkan performa impresif. Produksi gabah kering giling (GKG) Bojonegoro pada 2025 mencapai 886 ribu ton, naik 24,7 persen dibanding 2024. Capaian ini menempatkan Bojonegoro sebagai produsen padi terbesar kedua di Jawa Timur, melampaui Kabupaten Ngawi dan Jember. Di saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menurun hingga 3,90 persen pada Agustus 2025, dari 4,63 persen pada 2023.
Semua capaian ini menunjukkan satu benang merah: pembangunan Bojonegoro sedang diarahkan dari angka menuju kesejahteraan nyata. Setyo Wahono dan Nurul Azizah tidak sedang menjalankan kebijakan populis sesaat, melainkan merintis perubahan yang berakar di desa, berbasis data, dan menyentuh lapisan masyarakat paling bawah.
Tantangan tentu belum selesai. Namun ketika data makro bertemu dengan program yang masuk ke dapur rakyat, harapan tidak lagi abstrak. Bojonegoro sedang menapaki jalan panjang menuju daerah yang bahagia, makmur, dan membanggakan — bukan karena klaim, tetapi karena kerja yang terukur dan konsisten.
— Redaksi JagatSembilan.com
