JagatSembilan.com | Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menggelar Rapat Koordinasi Diseminasi Hasil Kajian Pengembangan Wisata di Hotel GDK Bojonegoro, Kamis (20/8/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mendorong Wisatawan tinggal lebih lama.
Kegiatan tersebut menjadi forum untuk menyampaikan hasil kajian pengembangan sejumlah kawasan wisata sekaligus menyamakan persepsi para pemangku kepentingan dalam menentukan arah pengembangan pariwisata Bojonegoro secara terpadu dan berkelanjutan.
Kegiatan dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Elzadeba Agustina yang juga Kepala Disbudpar Bojonegoro, para camat se-Kabupaten Bojonegoro, perguruan tinggi, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), perwakilan hotel, serta berbagai pelaku dan pemangku kepentingan pariwisata.
Dalam laporannya, Kepala Disbudpar Bojonegoro Elzadeba Agustina menyampaikan bahwa kajian pengembangan wisata dilakukan sebagai bagian dari upaya pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Bojonegoro.
Ia menyebut kajian telah dilakukan pada sejumlah wilayah destinasi, di antaranya Kecamatan Kedewan, Padangan, Gondang, dan Temayang.
“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan diseminasi hasil kajian yang dimaksudkan atau yang sudah dilakukan, sekaligus merupakan koordinasi dan penyamaan persepsi dengan para pelaku kepentingan dalam menentukan arah dan tujuan pengembangan, pengelolaan, promosi, dan pemanfaatan potensi wisata secara terpadu dan berkelanjutan,” kata Bu Elza sapaan akrabnya.
Menurut Bu Elza, forum tersebut juga bertujuan mengidentifikasi potensi, persoalan, kebutuhan, serta peluang pengembangan pada masing-masing kawasan wisata. Selain itu, hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan pariwisata daerah.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai perangkat daerah, Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bojonegoro, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, kepala sekolah, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Pokdarwis, hingga asosiasi biro perjalanan wisata.
Elzadeba menegaskan, pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri. Menurutnya, diperlukan kolaborasi berbagai unsur melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media.
“Kita menyadari bahwa pariwisata tidak dapat dikembangkan hanya oleh pemerintah saja, namun membutuhkan semua pihak untuk saling berkolaborasi dan kerjasama. Oleh karena itu, kami melakukan pengembangan pariwisata dengan pendekatan pentahelix,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan, menyediakan infrastruktur dan fasilitas, serta membangun ekosistem pariwisata yang kondusif. Dunia usaha berperan dalam investasi, pengembangan produk dan layanan wisata, serta membuka peluang ekonomi masyarakat.
Sementara akademisi memiliki peran dalam riset, kajian, inovasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Komunitas dan masyarakat menjadi pelaku utama yang menjaga, mengelola, sekaligus menghidupkan destinasi wisata.
Adapun media, lanjut Elzadeba, memiliki posisi strategis dalam membangun citra dan mempromosikan potensi wisata Bojonegoro agar dikenal lebih luas.
Bupati: Jangan Hanya Mendatangkan Wisatawan, Tapi Buat Mereka Tinggal Lebih Lama
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam sambutannya mengatakan hasil kajian dari perguruan tinggi menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pengembangan pariwisata ke depan.
Ia mengungkapkan, sejak awal menjabat sebagai bupati, salah satu gagasan yang ingin diwujudkannya adalah bagaimana mendatangkan lebih banyak orang ke Bojonegoro.
“Jadi pertama saya jadi bupati itu yang ingin saya mimpikan itu orang datang ke Bojonegoro,” kata Setyo Wahono.
Namun, menurutnya, mendatangkan wisatawan tidak cukup hanya dengan mengandalkan keberadaan destinasi. Diperlukan ekosistem pendukung agar wisatawan tertarik datang dan memiliki alasan untuk tinggal lebih lama di Bojonegoro.
Setyo mencontohkan bagaimana kawasan wisata di daerah lain mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas kepada daerah di sekitarnya. Ia menyebut pengalaman Yogyakarta dan kawasan Borobudur sebagai salah satu gambaran bahwa wisatawan yang datang ke sebuah destinasi dapat memberikan manfaat ekonomi kepada wilayah lain di sekitarnya.
“Wisata ini enggak bisa ditangkap sendirian. Seperti yang Bu Kadis sampaikan, harapannya orang itu lebih lama tinggal di Bojonegoro,” ujarnya.
Untuk membuat wisatawan tinggal lebih lama, kata Pria asli Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo itu, dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor, termasuk hotel, akademisi, pelaku UMKM, masyarakat, hingga sektor pendukung lainnya.
“Kalau lebih lama tinggal di Bojonegoro, artinya kita juga membutuhkan apa namanya? instansi yang lain. Membutuhkan akademisi, membutuhkan hotel, membutuhkan masyarakat yang berada di UMKM. Ini ini harus tergerak dulu,” tutur adik Menko PMK itu.
Pariwisata Harus Menjadi Gerakan Bersama
Setyo menilai hasil kajian yang dipaparkan dalam forum tersebut harus menjadi referensi sekaligus pekerjaan bersama bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap pariwisata Bojonegoro.
“Jadi hasil kajian ini menjadi referensi kami bagaimana kami menggerakkan. Dan tentu harapannya dari terutama pemirsa dan Bapak Ibu pelaku wisata, ini menjadi PR kita semua. Bagaimana kita menggerakkan itu?” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam membangun sektor pariwisata. Menurutnya, potensi alam maupun sejarah yang dimiliki Bojonegoro perlu dikemas menjadi sebuah cerita yang menarik sehingga mampu memberikan pengalaman bagi wisatawan.
“Membangun pariwisata itu sebetulnya adalah membangun cerita. Apalagi itu kaitannya dengan alam ataupun sejarah,” ujar Setyo ramah.
Ia mencontohkan destinasi yang secara fisik memiliki daya tarik, tetapi dapat kehilangan minat wisatawan apabila tidak memiliki cerita dan pengalaman yang terus diperbarui.
Karena itu, pengembangan wisata Bojonegoro, menurut Setyo, harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan, keterlibatan masyarakat, serta kesiapan ekosistem pendukung.
“Jangan sampai nanti karena kita ingin membangun wisata yang berkelanjutan, ini menjadi bahan referensi dan kajian bagaimana wisata ini berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Bojonegoro berharap hasil kajian pengembangan wisata tidak berhenti sebagai dokumen akademis, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan program konkret untuk memperkuat destinasi, meningkatkan lama tinggal wisatawan, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Bojonegoro.(Red)
