JagatSembilan.com | Bojonegoro – IDFoS Indonesia gelar diskusi reboan dengan tema “Transformasi Digital: Membangun Ketahanan dan Kemandirian Ekonomi UMKM”. Acara itu berlangsung secara hybrid (online dan offline). Kegiatan offline digelar di Aula Rusunawa Komplek Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Bojonegoro.
Diskusi ini bertujuan untuk membahas strategi percepatan digitalisasi ekonomi khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur. Dalam sambutannya, Joko Hadi Purnomo Ketua IDFoS Indonesia menyatakan, Kami menghadirkan multipihak, termasuk aktor-aktor pemangku kepentingan di era digital dengan percepatan teknologi yang luar biasa.
“Kami ingin berkontribusi agar UMKM dapat berkembang lebih cepat, berdaya, dan memiliki kemampuan jelajah yang luar biasa dengan adanya teknologi informasi. Namun, ada tantangan di mana sarana infrastruktur teknologi belum cukup mendukung di desa-desa kecil,” kata Joko. Rabu (22/05/2024).
Dirinya menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM untuk membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong semua pihak seperti pemangku kebijakan, media, perguruan tinggi, korporasi, dan filantropi untuk menyampaikan gagasan dan mencari solusi.
“Kebijakan apa yang dapat dilakukan pemerintah agar produk UMKM bisa berkualitas dan kompetitif di pasar,” tambahnya.
Selain itu dirinya juga menambahkan, kami berharap diskusi ini menghasilkan policy brief yang dapat disampaikan ke tingkat Kabupaten, Provinsi dan kepada Pemerintah Pusat.
Diskusi Reboan menghadirkan empat pemantik yaitu Joko Hadi Purnomo (IDFoS Indonesia), Farida Hidayati (DPR RI Komisi XI), Kusnandaka Tjatur Prasetijo (Mewakili PJ Bupati Bojonegoro), dan Aidil Wicaksono (Business Digital Trainer Mien R Uno Foundation) yang juga anggota Perkumpulan Filantropi Indonesia bersama IDFoS Indonesia.
Farida Hidayati dalam paparannya menyoroti modal merupakan keluhan utama pelaku UMKM.
“Padahal, jika akuntabilitas kita bagus, saya yakin perbankan akan percaya sepenuhnya. Pendampingan sangat penting,” ujarnya.
Perempuan asli Tuban itu juga menyarankan agar UMKM diberi insentif berupa kemudahan fasilitas dan pendampingan, bukan hanya uang. Selain itu juga menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung UMKM.
“Undang-undang tahun nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan angin segar bagi UMKM karena himpunan bank milik negara diwajibkan untuk memberikan pinjaman kepada UMKM, dan pastinya harus diterapkan juga di daerah,” tambah Farida.
Sementara itu Kusnandaka, yang mewakili PJ Bupati Bojonegoro, menekankan pentingnya literasi digital.
“Tanpa pengembangan SDM yang berkelanjutan, upaya kita tidak akan berhasil,” kata Kusnandaka.
Selain itu sebagai Asisten Daerah II Kabupaten Bojonegoro juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi UMKM di daerah.
“Sarana dan infrastruktur teknologi informasi di Bojonegoro sebenarnya juga belum sepenuhnya mendukung. Sehingga ini menjadi PR kita bersama baik pemerintah Desa, Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk mengupayakan infrastruktur TI hingga ke pelosok desa,” imbuhnya.
Di penghujung pemantik, Aidil Wicaksono dari Mien R Uno Foundation menyampaikan bahwa tantangan terbesar UMKM adalah ketidakjelasan target yang ingin dicapai.
“Pemerintah, Akademisi, NGO, Perusahaan dan UMKM sendiri memiliki kemauan yang sering kali tidak sama. UMKM masih belum tahu ke mana harus menuju,” ujarnya.
Dirinya menambahkan l, Output dan Outcome harus disusun dengan jelas, agar tahu apa yang mau dicapai.
“Intinya cari tahu masalahnya UMKM dulu, baru dirumuskan strategi yang mau dilakukan” tambahnya.
Rizal Zubad Firdausi selaku fasilitator, menyimpulkan bahwa, “Segala tujuan program akan bagus apabila diawali dengan baseline yang bagus dan riset yang baik. Literasi bisnis itu penting agar kita tidak hanya berjalan tetapi juga berkembang.” Dari perwakilan 25 lembaga yang hadir, telah terinventarisir berbagai permasalahan dan usulan solusi yang harus ditindaklanjuti untuk mewujudkan UMKM yang mandiri di era transformasi digital.
