FGD Kolaborasi Multipihak Bahas Pengembangan Masyarakat Kepulauan Madura

JagatSembilan.com | Surabaya – Berbagai pemangku kepentingan pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan peneliti berkumpul dalam Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Multipihak bertema Kolaborasi Pengembangan Masyarakat di Wilayah Madura pada Sektor Perikanan, Pertanian, dan Peternakan Kepulauan. Kegiatan ini digelar pada Kamis (29/1/2026) di Hotel Grand Inna Tunjungan, Surabaya.

FGD ini dihadiri oleh perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, Bakorwil IV Pamekasan, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, manajemen Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), PT Petrokimia Gresik, PT Pertamina Gas, IDFoS Indonesia, serta tim peneliti.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari IDFoS Indonesia. Ketua Dewan Pembina IDFoS Indonesia, Dr. Imam Fachrudin, M.Si, menegaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari proses validasi riset lapangan yang telah dilakukan di wilayah kepulauan Madura.

“Forum ini menjadi ruang untuk mengelaborasi temuan awal penelitian agar dapat ditindaklanjuti menjadi model kolaborasi yang lebih operasional dan berkelanjutan, khususnya di sektor perikanan, pertanian, dan peternakan,” ujar Imam.

Sambutan kedua disampaikan oleh Manager Regional Office & Relations Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), Hamim Tohari, SH, MH. Ia menjelaskan peran strategis HCML sebagai pemasok gas utama di Jawa Timur sekaligus komitmen perusahaan dalam Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM).

“Kami menyadari tantangan geografis dan sosial di Madura sangat kompleks. Karena itu, HCML ingin memastikan program pengembangan masyarakat yang kami jalankan tidak berhenti pada masa kontrak kami, tetapi dapat berlanjut dan diperkuat melalui kolaborasi multipihak,” kata Hamim.

Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga riset menjadi kunci agar program PPM tidak menciptakan ketergantungan, melainkan kemandirian masyarakat.

Sementara itu, Bappeda Provinsi Jawa Timur yang diwakili Heri Istanto, S.T., M.Sc., M.Eng, menilai forum ini relevan dengan kondisi fiskal daerah dan tantangan pembangunan di wilayah kepulauan.

“Keterbatasan fiskal dan pengurangan dana transfer daerah menuntut pemerintah untuk semakin memperkuat kolaborasi. Sektor agro—termasuk perikanan, pertanian, dan peternakan—memegang peran strategis, baik dari sisi kontribusi ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja,” ujar Heri.

Ia menambahkan, pengembangan sektor-sektor tersebut di Madura diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

FGD dipandu oleh Dr. Ahmad Taufiq, SHI, M.Si selaku fasilitator. Ia menekankan pentingnya menyatukan perspektif lintas sektor untuk menghasilkan kesepahaman bersama.

“Diskusi ini bukan sekadar forum berbagi program, tetapi upaya mencari titik temu agar setiap pihak dapat berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya dalam kerangka kolaborasi yang nyata,” tutur Ahmad Taufiq.

Paparan utama disampaikan oleh Dr. Joko Hadi Purnomo, SE, M.Si, ME, mewakili tim peneliti. Ia memaparkan hasil awal riset IDFoS Indonesia yang merumuskan dua model inkubasi, yakni inkubasi perikanan dan inkubasi peternakan, berbasis koperasi dan BUMDes.

“Pendekatan inkubasi menuntut pendampingan jangka menengah, sekitar tiga hingga lima tahun, agar masyarakat dapat bertransformasi dari penerima manfaat menjadi pelaku usaha yang mandiri,” kata Joko.

Ia menjelaskan, model inkubasi perikanan mencakup pembentukan ekosistem, penguatan usaha tangkap dan budidaya, pengolahan hasil, hingga pemasaran. Sementara inkubasi peternakan diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, pengembangan produksi dan model bisnis, serta replikasi skala usaha.

FGD ini menghasilkan berbagai masukan dari perangkat daerah dan mitra usaha, termasuk potensi pengembangan konservasi mangrove dan terumbu karang, sentra garam rakyat, peternakan sapi Madura, serta penguatan UMKM berbasis desa.

Kegiatan ini disepakati sebagai langkah awal penyusunan cetak biru kolaborasi multipihak untuk pengembangan masyarakat kepulauan Madura yang berkelanjutan, dengan tindak lanjut berupa perumusan program dan kerja sama konkret antar pemangku kepentingan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *