JagatSembilan.com | Bojonegoro -Perwakilan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) Kabupaten Bojonegoro melakukan silaturahmi dengan Komisi C DPRD Bojonegoro, Kamis (8/1/2026). Pertemuan ini menjadi forum dialog terbuka antara guru PAI dan legislatif untuk menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan, khususnya kepastian Tunjangan Profesi Guru (TPG) berupa Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.
Silaturahmi yang berlangsung di Ruang Komisi C DPRD Bojonegoro tersebut dipimpin Ketua KKG PAI Kabupaten Bojonegoro, Pujiono, S.HI., didampingi jajaran pengurus KKG PAI dan MGMP PAI jenjang SMP. Dalam pertemuan itu, para guru berharap pemerintah daerah dapat memberikan kejelasan serta perhatian serius terhadap pemenuhan hak-hak guru PAI.
Pujiono menegaskan, kehadiran KKG dan MGMP PAI bukan dalam rangka aksi tuntutan, melainkan membangun komunikasi yang baik dengan wakil rakyat.
“Kami datang dengan niat silaturahmi. Guru ingin menyampaikan aspirasi secara baik dan berharap ada solusi bersama,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, KKG PAI–MGMP PAI berharap terbangun kesamaan pemahaman antara guru, DPRD, dan pemerintah daerah terkait posisi serta hak guru PAI dalam sistem pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, S.Pd., menyambut positif silaturahmi tersebut. Ia bersama anggota Komisi C menyatakan komitmen untuk mengawal aspirasi guru PAI, khususnya terkait TPG THR dan gaji ke-13.
Komisi C DPRD Bojonegoro juga memastikan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan, termasuk memastikan kesiapan mekanisme anggaran dan administrasi.
“Persoalan ini akan kami koordinasikan dengan dinas terkait agar bisa ditindaklanjuti dan direalisasikan,” ujar perwakilan Komisi C.
Dalam suasana pertemuan yang berlangsung hangat dan dialogis itu, Komisi C menyampaikan optimisme bahwa TPG THR dan gaji ke-13 bagi guru PAI dapat direalisasikan pada tahun ini, sepanjang tidak terkendala regulasi maupun teknis penganggaran.
Meski demikian, KKG PAI–MGMP PAI menegaskan pentingnya pengawalan bersama agar hasil silaturahmi tersebut tidak berhenti sebatas wacana, melainkan benar-benar terealisasi sesuai harapan para guru.
