JagatSembilan.com | Bojonegoro – Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar hari ini Selasa (11/02/2025) hadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2026.
Pada kesempatan itu, Politisi PKB Bojonegoro itu mengatakan, sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi, DPRD Kabupaten Bojonegoro berkewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah tidak hanya bersifat top-down dari pemerintah, tetapi juga bottom-up dengan memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat.
“Dalam kesempatan ini, kami ingin menyoroti beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama dalam penyusunan RKPD Tahun 2026,” terang Mas Umar sapaan akrabnya.
Menurut Mas Umar, pembangunan tahun 2026 harus Berpihak pada Kesejahteraan Masyarakat. Pembangunan yang dirancang harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, terutama di sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Di bidang pendidikan, kita perlu memastikan akses pendidikan yang lebih merata, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Program beasiswa, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta penguatan kompetensi guru harus menjadi perhatian utama,” terang Mas Umar.
Dia menambahkan, Di sektor kesehatan, kita harus terus meningkatkan layanan kesehatan, baik di tingkat desa maupun perkotaan, dengan memastikan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, serta program kesehatan yang proaktif dalam menangani masalah-masalah kesehatan masyarakat.
“Di bidang kesejahteraan sosial, kita harus memastikan bahwa program perlindungan sosial benar-benar menyentuh kelompok rentan, termasuk lansia,penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin,” imbuhnya.
Selain itu Mas Umar juga mengatakan, Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan, Infrastruktur yang memadai menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata, tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan tetapi juga menjangkau daerah pedesaan.
“Perbaikan dan pembangunan jalan serta jembatan harus terus dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur irigasi dan pertanian juga harus menjadi prioritas guna mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Bojonegoro.Selain itu, pembangunan harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, dan mengantisipasi dampak perubahan iklim,” terangnya.
Mas Umar juga mengatakan, Penguatan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan UMKM, Ekonomi daerah harus terus diperkuat dengan mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar utama perekonomian lokal. Program pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku UMKM harus terus ditingkatkan agar mereka mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Pemerintah daerah juga perlu membuka peluang investasi yang sehat dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan investor tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal. Digitalisasi UMKM juga menjadi hal penting agar pelaku usaha lokal bisa lebih kompetitif di era ekonomi digital,” terangnya.
Menurutnya, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang lebih efisien dan berbasis digital.
“Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik harus semakin diperluas untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik juga harus diperkuat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat,” imbuh Politisi asal Baureno itu.
Mas Umar yang juga Alumni Pondok Pesantren Langitan itu juga mengatakan, Peran Aktif DPRD dalam Mengawal Pembangunan Daerah Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD Kabupaten Bojonegoro akan terus berkomitmen untuk mengawal setiap kebijakan pembangunan daerah agar sesuai dengan kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus memastikan bahwa alokasi anggaran daerah benar-benar digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kami juga akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat dalam memastikan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.” pungkas Mas Umar.
Acara FKP RKPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 itu juga dihadiri oleh Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto, Perwakilan Bappeda Jawa Timur, Jajaran Forkopimda Bojonegoro dan juga kepala OPD Pemkab Bojonegoro. Acara itu dilaksanakan di Pendopo Pemkab Bojonegoro Jl. Mastumapel No. 1 Bojonegoro
