jagatsembilan.com | Bojonegoro – Hutan mempunyai peran sebagai penyangga ekosistem suatu kawasan, di sisi lain hutan juga mengalami tekanan yang luar biasa dari masyarakat, perusahaan bahkan untuk pemenuhan ekonomi masing-masing, sehingga hutan juga dituntut untuk memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional.
Hal tersebut memicu deforestasi untuk penggunaan kawasan sebagai sumber peningkatan ekonomi. Catatan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019-2020 angka deforestasi Indonesia mencapai 115.459 hektare (ha). Secara rinci, sebanyak 66.995 ha deforestasi merupakan area kawasan hutan. Sementara, 48.464 ha merupakan areal penggunaan lain (APL) atau bukan kawasan hutan.
Perubahan kawasan hutan tetap tinggi, walaupun sebenarnya ada deforestasi yang tidak dicatat sebagai deforestasi seperti beberapa kejadian merubah bentuk hutan itu sendiri menjadi bentuk perkebunan suatu komoditas, dan lain sebagainya.
Disisi lain, sebuah prestasi pemerintah dan para pegiat lingkungan menjadikan penurunan deforestasi sebesar 75,03% dari periode sebelumnya yang sebesar 462.458 ha (BPS, 2020). Pulau Jawa sudah cukup signifikan dalam meminimalkan deforestasi, bahkan jawa timur sudah tidak ada deforestasi pada tahun 2020. Namun bukan berarti tugas lingkungan telah selesai, tanggung jawab untuk mengembalikan kembali penyangga ekosistem ini harus diemban bersama.
Dimulai dengan penyadaran masyarakat, perusahaan dan negara akan pentingnya hutan untuk keseimbangan, dan sebagai daya dukung keberlangsungan kehidupan (baik dari sisi peningkatan ekonomi maupun penyangga kerentanan lingkungan), hingga aksi nyata untuk mengembalikan dan melestarikan kembali hutan dengan konsep hutan yang sebenarnya tanpa meninggalkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan pada khususnya.
Penyadaran tersebut menjadi tanggung jawab bersama melalui kegiatan-kegiatan percontohan di lingkungan masyarakat oleh organisasi kemasyarakatan seperti Gerakan Lestari Alam Raya (GELAR) yang merupakan kolaborasi dari berbagai pegiat lingkungan baik dari masyarakat, pemerintah hingga perusahaan sebagai support. Sedangkan tugas terpenting adalah pemerintah sebagai komando bagi semua stakeholder melalui regulator kebijakan beserta anggarannya dalam mewujudkan hutan yang berbasis Ekologi dan Ekonomi.
Rizal Zubad Firdausi
Pegiat Lingkungan IDFoS Indonesia
