JagatSembilan.com | Bojonegoro – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kabupaten Bojonegoro turut menyoroti klaim Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai “Partai Anak Nahdliyin”. Menurut Ketua PC GP Ansor Bojonegoro Mochamad Nurwahyudi, hal itu tidak terbukti.
Nurwahyudi, menilai klaim kedekatan dengan warga Nahdliyin merupakan bagian dari dinamika politik yang sah. Namun, menurutnya, penyebutan PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin” perlu dibuktikan melalui aksi nyata, bukan sekadar menjadi narasi politik.
Menurut Nurwahyudi, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah persoalan yang dialami sejumlah pendamping desa, terutama setelah muncul sorotan dari kalangan Ansor terkait kebijakan relokasi atau pemindahan pendamping desa.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto merupakan salah satu elite PAN. Karena itu, menurut Nurwahyudi, klaim PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin” semestinya juga dapat tercermin dalam sikap dan kebijakan yang menyangkut kader muda Nahdliyin yang mengabdi di tengah masyarakat.
“Kalau mengklaim sebagai Partai Anak Nahdliyin, tentu harus dibuktikan dengan aksi nyata. Jangan hanya berhenti pada narasi atau slogan politik,” ujar Nurwahyudi. Senin (7/9/2026).
Ia menilai, para pendamping desa memiliki peran penting dalam mendampingi masyarakat sekaligus membantu pemerintah desa menjalankan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut keberadaan mereka perlu dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, persoalan pendamping desa tidak semestinya dilihat hanya dari sisi politik. Yang lebih penting adalah memastikan kebijakan yang diambil tetap memperhatikan aspek profesionalitas, kompetensi, serta kepentingan masyarakat desa.
Nurwahyudi juga menegaskan bahwa warga Nahdliyin bukan sekadar basis suara yang dapat didekati ketika momentum politik tiba. Mereka merupakan bagian penting dari masyarakat yang setiap hari ikut berkontribusi dalam kehidupan sosial, keagamaan, kebangsaan, dan pembangunan.
Karena itu, apabila PAN menyebut dirinya sebagai “Partai Anak Nahdliyin”, menurutnya, klaim tersebut semestinya tercermin dalam sikap, kebijakan, serta keberpihakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah bukti keberpihakan. Bukan sekadar klaim bahwa sebuah partai dekat dengan Nahdliyin,” tegasnya.
Ia berharap munculnya narasi “Partai Anak Nahdliyin” tidak menjadikan warga Nahdliyin sebagai objek kepentingan politik, tetapi menjadi momentum bagi partai politik untuk menunjukkan kontribusi nyata melalui program dan kebijakan yang konkret.
“Pada akhirnya masyarakat yang akan menilai. Apakah sebuah klaim itu benar-benar diwujudkan dalam tindakan atau hanya berhenti sebagai narasi politik,” pungkas Nurwahyudi.(Red)
