JagatSembilan.com | Bojonegoro – Direktur IDFoS Indonesia, Joko Hadi Purnomo, menyoroti fenomena korupsi yang dinilainya mulai dianggap sebagai sesuatu yang biasa di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu keresahan yang mendorong IDFoS Indonesia bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro menggelar Diskusi Reboan Anti-Korupsi Lintas 4 Kabupaten.
Diskusi yang mengangkat tema “Menguatkan Deteksi Dini, Menyinergikan Pengawasan Anggaran Publik dan Pembangunan Regional Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Blora” tersebut berlangsung di Aula Kwarcab Bojonegoro, Rabu (9/9/2026).
Dalam sambutan pembukaan, Joko mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari keresahan terhadap semakin masifnya pemberitaan maupun peristiwa korupsi di berbagai tingkatan.
“Kalau kita melihat sekarang kejadian-kejadian korupsi itu sangat masif. Tetapi ini menjadi situasi yang biasa,” kata Joko.
Ia membandingkan respons masyarakat terhadap korupsi dengan kejahatan konvensional seperti perampokan atau penjambretan. Menurutnya, masyarakat cenderung langsung merasa khawatir ketika terjadi kejahatan jalanan, sementara respons terhadap korupsi belum menunjukkan tingkat keprihatinan yang sama.
“Coba kita bayangkan kalau kita mendengar perampokan, penjambretan, itu orangnya khawatir. Tetapi kalau korupsi enggak begitu,” ujarnya.
Menurut Joko, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan, tetapi juga berdampak luas dan dapat dirasakan masyarakat dalam waktu panjang.
“Kita membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi itu kejahatan, lebih jahat ketimbang perampokan, ketimbang penjambretan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dampak korupsi dapat berlangsung bertahun-tahun karena berkaitan dengan penggunaan anggaran publik yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Karena dampaknya sangat masif. Dampaknya itu kalau saya boleh sebut negative multiply yang efek gitu. Dampaknya bisa bertahun-tahun,” jelasnya.
Joko juga mengingatkan agar korupsi tidak sampai dianggap sebagai budaya. Menurutnya, normalisasi terhadap kejahatan korupsi harus dilawan melalui kesadaran bersama.
“Jangan sampai ini disebut sebagai budaya, korupsi jadi budaya. Malah ada, kejahatan jadi budaya. Ini tidak mungkin,” katanya.
Dorong Pencegahan Sejak Kebijakan Dibuat
Lebih jauh, Joko menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan setelah terjadi penyimpangan. Pencegahan, menurutnya, harus dimulai sejak proses perumusan kebijakan.
“Kita mendorong ada pencegahan dimulai dari bagaimana kebijakan itu dibuat, jangan sampai kebijakan itu dibuat hanya menguntungkan kepada penerima manfaat,” ujarnya.
Menurut dia, potensi persoalan dapat muncul sejak kebijakan ditentukan, sebelum kemudian berlanjut pada tahap pelaksanaan dan penggunaan anggaran.
“Belum nanti eksekusinya korupsi, penggunaan dananya korupsi. Inilah yang kemudian perlu kita sama-sama,” lanjutnya.
Karena itu, IDFoS Indonesia mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, pemerintah dan kelompok warga dalam membangun pengawasan terhadap anggaran publik.
Joko berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai diskusi, tetapi melahirkan simpul-simpul gerakan di tingkat lokal.
“Bagaimana di tempat masing-masing nanti kita bisa membangun simpul-simpul. Terserah itu mau simpul gerakan antikorupsi, pengawasan atau apapunlah namanya. Yang jelas, kita harus memulai dari level yang paling bawah,” tegasnya.
Bangun Gerakan dari Lokal
Diskusi Reboan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, serta dimoderatori Ketua AJI Bojonegoro.
Peserta berasal dari berbagai unsur di Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Blora, mulai dari pemerintah, pemerintah desa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, hingga organisasi mahasiswa. Dalam daftar peserta, JagatSembilan juga tercantum sebagai salah satu media yang diundang.
Menurut Joko, kolaborasi lintas elemen dan lintas wilayah tersebut penting untuk membangun gerakan bersama yang tidak hanya berhenti pada tingkat lokal.
“Harapannya ini kita syukur-syukur bisa bekerja sama sampai pusat sampai bawah, sampai lokal, kita punya gerakan yang sama membangun kesadaran, membangun regulasi yang bersama-sama yang praktik-praktik penegakan hukumnya bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Diskusi kemudian dilanjutkan dengan sesi panel dan bedah kasus regional yang membahas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, celah korupsi sektor publik, gerakan warga dan audit sosial, hingga pembelajaran kasus daerah serta penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
