JagatSembilan.com | Bojonegoro – Pembangunan Rumah Sakit Khusus (RSK) Onkologi di Desa Talok, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, kembali mendapat sorotan serius dari Komisi C DPRD Bojonegoro. Dalam inspeksi mendadak hari ini Selasa (03/12/2024) yang dilakukan bersama Kepala Dinas Kesehatan, ditemukan bahwa progres fisik proyek yang senilai Rp18,6 miliar ini baru mencapai 40 persen.
Lambatnya pengerjaan proyek mengkhawatirkan pihak DPRD, mengingat target selesai pada akhir 2024 semakin mendekat. Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro, Maftukhan, S.Kom., dari Fraksi Gerindra, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelaksanaan proyek yang dinilai tidak optimal.
Selain progres yang lambat, pihaknya juga mencatat bahwa sebagian besar tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan RSK Onkologi ini berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro.
“Kami sangat menyesalkan kurangnya pemberdayaan tenaga kerja lokal. Proyek sebesar ini harusnya bisa memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat setempat. Kami mendesak rekanan untuk segera menambah jumlah tenaga kerja lokal dan memperpanjang jam kerja untuk mempercepat penyelesaian proyek,” tegas Maftukhan.
Pembangunan RSK Onkologi ini sangat penting bagi peningkatan layanan kesehatan masyarakat Bojonegoro, terutama dalam menangani kasus-kasus onkologi. Namun, kelambatan pengerjaan berpotensi mengganggu kesiapan rumah sakit untuk beroperasi sesuai rencana pada 2025.
Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro menginformasikan bahwa beberapa perizinan yang diperlukan untuk pendirian rumah sakit, seperti AMDAL lingkungan, AMDAL lalu lintas, dan feasibility study, sudah diselesaikan. Namun, beberapa proses lainnya masih dalam tahap penyelesaian, termasuk izin pengelolaan alat limbah, pemenuhan sumber daya manusia (SDM), serta finalisasi peraturan daerah terkait operasional rumah sakit melalui OSS (Online Single Submission).
Koordinasi antar instansi juga dinilai masih lemah. Komisi C menyayangkan sulitnya komunikasi dengan Dinas PU Cipta Karya untuk meminta penjelasan terkait progres proyek di lapangan. Hal ini dinilai semakin memperburuk situasi dan menambah kekhawatiran atas keterlambatan pembangunan.
“Kami mendesak Dinas Cipta Karya untuk lebih tegas dalam mengawasi pengerjaan proyek ini. Jika tidak ada perbaikan dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek, dikhawatirkan rumah sakit ini tidak akan siap tepat waktu,” tambah Maftukhan.
Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro dari Fraksi PDIP, Natasha Devianti, juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih intensif antara instansi terkait.
“Kami berharap rekanan dan Dinas Kesehatan dapat bekerja lebih cepat agar rumah sakit ini bisa segera beroperasi dan memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat. Semua perizinan dan kesiapan administrasi harus segera diselesaikan,” ujar Natasha.
Temuan lainnya yang mengundang perhatian adalah pembelian tanah di belakang lokasi proyek yang dilakukan Pemkab Bojonegoro. Padahal, dalam rapat pembahasan RAPBD 2024, anggaran untuk belanja modal tanah tersebut tidak disetujui oleh Badan Anggaran DPRD. Temuan ini akan ditindaklanjuti oleh DPRD untuk memastikan penggunaan anggaran daerah sesuai dengan prosedur yang transparan.
“Ini adalah hal yang perlu diperjelas. Kami akan meminta klarifikasi dari pihak terkait mengenai pembelian tanah tersebut. Penggunaan anggaran harus diawasi dengan ketat agar tidak ada penyimpangan,” tambah Maftukhan.
Komisi C DPRD Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi jalannya proyek pembangunan RSK Onkologi hingga selesai.
“Selain itu, kami juga berharap agar Dinas PU Cipta Karya dapat lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap progres proyek ini. Keterlambatan dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait dapat berdampak besar pada kelancaran pembangunan dan operasional rumah sakit ini. Kami mendesak agar rekanan mempercepat pengerjaan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan di lapangan, agar rumah sakit ini bisa segera beroperasi dan memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat Bojonegoro,” ujar Natasha Devianti.
RSK Onkologi ini diharapkan menjadi fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bojonegoro, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perawatan onkologi, dan dapat beroperasi dengan optimal pada 2025.
