JagatSembilan.com | Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menetapkan anggaran Rp 806 miliar dari APBD tahun ini untuk pembangunan infrastruktur di 320 desa. Dana tersebut dialirkan melalui skema Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) khusus di bidang kebinamargaan, yang mencakup pembangunan jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana pendukung.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan adanya penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat sebagaimana diinformasikan Direktur Dana Transfer Kementerian Keuangan, Adriyanto. Menurutnya, pengurangan dilakukan melalui dua pola. Pertama, untuk daerah dengan dana transfer kecil, dipotong 25 persen. Kedua, bagi daerah penerima dana transfer besar, dikurangi 30 persen.
“Artinya harus tepat dalam pengelolaan keuangan,” tegasnya saat membuka Bimtek Pelaksanaan BKKD Khusus Tahun 2025, Jumat (19/9/2025), di Ruang Angling Dharma.
Nurul Azizah menambahkan, Bupati Setyo Wahono terus menekankan agar alokasi Rp 806 miliar difokuskan untuk pembangunan desa lewat BKKD. Sementara pada APBD 2026, Pemkab Bojonegoro tetap menyiapkan dana abadi Rp 500 miliar yang akan dialokasikan khusus untuk mendukung sektor pendidikan.
Kendati transfer dana dari pusat mengalami pemangkasan, Pemkab Bojonegoro merancang pembangunan berbasis prioritas dengan menekankan pada program yang langsung dirasakan masyarakat. Fokus tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan, peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas warga, serta pembukaan lapangan kerja untuk tenaga lokal.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BIMA PR) Bojonegoro, Chusaifi Ivan, menjelaskan bahwa untuk mendukung kelancaran pembangunan, Bimtek berlangsung dua hari, Jumat (19/9/2025) dan Senin (22/9/2025). Setiap hari dibagi dalam dua sesi yang diikuti 320 desa penerima BKKD.
“Segera lakukan perencanaan teknis, kami siap mendampingi. Karena penyaluran BKKD di 2025 tinggal tiga bulan lagi,” tandasnya.(Amin)
