JagatSembilan.com | Tuban – Hj. Ratna Juwita Sari anggota DPR RI dari Fraksi PKB berhasil menyalurkan Bantuan Pasang Baru Listrik sebanyak 10.473 rumah. Hal itu dikatakan politisi perempuan NU itu saat menghadiri acara penyalaan pertama program BPBL di Desa Talangkembar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban kemarin, Minggu (22/09/2024) siang.
“Tapi kami masih ada waiting list (sudah masuk dalam daftar tunggu yang diprioritaskan) di Kabupaten Tuban sekitar 3.500. Semoga segera direalisasikan,” tambah Ratna Juwita Sari Politisi dari Dapil Tuban dan Bojonegoro itu.
Ratna Juwita juga menceritakan, siapapun bisa mendapatkan program BPBL asal memenuhi syarat yang telah ditentukan.
“Aspirasi bisa disampaikan lewat Rumah Aspirasi dari Senin sampai Sabtu dari Jam delapan sampai jam empat sore. Siapapun boleh mengajukan asal memenuhi syarat ya,” tambahnya.
Mbak Ratna sapaan akrab dari Hj. Ratna Juwita Sari berharap, program BPBL terus berjalan.
“Sampai Indonesia 100% menyala,” pungkasnya.
Heru Setiawan Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, menyatakan, masyarakat kurang mampu di Jawa Timur akan teraliri listrik secara gratis melalui Program BPBL pada tahun 2024 ini ditargetkan 26.605.
“Akhir 2022 dan 2023, penerima bantuan untuk Provinsi Jawa Timur masing-masing mendapatkan 18.071 dan 20.250 rumah tangga. Dan pada tahun ini, telah ditetapkan sebanyak 19.261 rumah tangga dan akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga sesuai dengan target sebesar 26.605 rumah tangga,” terang Heru Setiawan.
Heru Setiawan juga mengatakan, program yang telah dijalankan sejak 2022 ini tetap berlanjut pada 2024 dengan target 150.000 rumah tangga se-Indonesia.
“Program BPBL ini gratis dan tidak dipungut biaya. Sehingga jika penerima manfaat menemukan pungutan liar bisa melaporkan ke Kementerian ESDM melalui contact center 136,” jelasnya.
Priyo Wurianto Staf Ahli Direksi PT PLN (Persero) menambahkan, calon penerima manfaat BPBL harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“Program ini juga salah satu dari sekian upaya pemerataan akses listrik ke seluruh nusantara untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan memberikan 900 VA bagi Rumah Tangga (RT) miskin belum berlistrik yang terdaftar dalam DTKS,” ujar Priyo.
Program BPBL merupakan program kerjasama antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Program ini dimulai sejak tahun 2022 dan ditargetkan selesai pada tahun 2025.
