Reses Sigit Kushariyanto, Warga Dapil I Bojonegoro Soroti Pertanian dan Pemerataan Irigasi

Reses Sigit Kushariyanto bersama warga Dapil I Bojonegoro
Suasana kegiatan reses Sigit Kushariyanto di Aula Masjid Al Birru Pertiwi, Desa Dander, Sabtu (21/11/2026).

JagatSembilan.com | BOJONEGORO – Persoalan pertanian dan pemerataan distribusi air irigasi menjadi perhatian utama dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi Partai Golkar, Sigit Kushariyanto. Kegiatan reses masa sidang ketiga tersebut berlangsung di Aula Masjid Al Birru Pertiwi, Desa Dander, Kecamatan Dander, Sabtu (21/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Bojonegoro. Turut hadir Aan Ainur Rofiq, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Jawa Timur, KH Bardam Abd Nasir selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwar, perwakilan Forkopimcam Dander, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit tidak hanya memanfaatkan reses sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai sarana mengevaluasi kinerja sekaligus mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Sigit, reses merupakan agenda rutin anggota DPRD yang dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun masa sidang. Pada masa sidang ketiga ini, berbagai masukan masyarakat menjadi bahan penting untuk dievaluasi dan diperjuangkan.

“Ini masa sidang terakhir. Kita manfaatkan untuk silaturahmi sekaligus evaluasi kinerja anggota DPRD dan menampung aspirasi. Cukup banyak aspirasi masyarakat yang harus kita perhatikan,” ujar Sigit.

Sejumlah aspirasi yang mengemuka berkaitan dengan kebutuhan sektor pertanian. Warga menyampaikan usulan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk mesin pertanian guna menunjang aktivitas serta meningkatkan produktivitas petani.

Selain bantuan peralatan, persoalan tata kelola irigasi juga menjadi sorotan. Distribusi air yang belum merata dinilai masih menjadi kendala bagi petani, terutama masyarakat yang menggarap lahan di wilayah hilir.

Sigit mencontohkan, pembagian air irigasi terkadang belum berjalan secara adil. Petani di wilayah hulu dinilai masih memiliki akses lebih besar, sementara petani di wilayah hilir kerap mengalami kekurangan pasokan air.

“Pembagian air, yang di bawah tidak kebagian, sementara yang di atas egois. Itu sudah kita bahas. Jadi nanti harus ada regulasi yang memayungi tentang tata kelola air,” jelasnya.

Ia menilai, aturan yang jelas mengenai pengelolaan dan distribusi air sangat diperlukan agar kebutuhan petani di wilayah hulu maupun hilir dapat terpenuhi secara proporsional. Dengan demikian, persoalan perebutan air yang berpotensi merugikan petani bisa diminimalkan.

Sementara itu, Aan Ainur Rofiq menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bagian dari tugas partai untuk memastikan para kader, khususnya anggota legislatif, menjalankan tanggung jawab serta menggunakan haknya sebagai wakil rakyat dengan baik.

Ia menegaskan, anggota DPRD harus selalu terbuka terhadap berbagai masukan masyarakat. Menurutnya, warga tidak harus menunggu kegiatan reses untuk menyampaikan aspirasi.

Masyarakat dapat menyampaikan usulan maupun keluhan secara langsung melalui rumah aspirasi, kantor DPRD, maupun kantor DPD Partai Golkar Bojonegoro.

“Anggota dewan harus selalu terbuka menerima usulan masyarakat. Bukan hanya saat reses, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi melalui rumah aspirasi, kantor dewan, maupun kantor DPD Golkar Bojonegoro agar aspirasi bisa tersalurkan,” ungkap Aan.

Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian berbagai persoalan masyarakat tidak seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sebagian persoalan membutuhkan koordinasi dan tindak lanjut dari pemerintah di tingkat lebih tinggi hingga pemerintah pusat.

Melalui kegiatan reses ini, diharapkan berbagai aspirasi masyarakat Dapil I, khususnya terkait kebutuhan pertanian, sarana pendukung, dan pemerataan irigasi, dapat menjadi bahan perjuangan dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bojonegoro.

Reses tersebut sekaligus menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat agar kebutuhan serta persoalan di lapangan dapat tersampaikan dan memperoleh perhatian sesuai kewenangan masing-masing.(Rudi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *