JagatSembilan.com | Surabaya – PT Pertamina EP Cepu (PEPC), operator Lapangan Gas Jambaran–Tiung Biru (JTB), menyelenggarakan Lokakarya Sinergi Perencanaan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) mitra pelaksana pada 12-13 September 2026 kemarin. Kegiatan dua hari ini dihadiri sekitar 45 peserta dari Bappeda Bojonegoro, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, mitra NGO, serta SKK Migas.
Lokakarya ini digelar untuk menjawab berbagai tantangan di lapangan, antara lain:
- Masih adanya persepsi bahwa PPM identik dengan CSR.
- Potensi tumpang tindih program antar-perusahaan maupun dengan program Tanggung Jawab Sosial (TJS) pemerintah daerah.
- Harapan daerah agar dunia usaha mendukung prioritas pembangunan daerah.
Head of Communication Relations & CID PEPC JTB, Weanny Hikmat, menegaskan bahwa sinergi antara industri hulu migas, pemerintah, dan masyarakat merupakan kunci agar PPM berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. “Sinergi ini harus selaras dengan arah pembangunan daerah melalui RPJMD dan RKPD,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, PEPC JTB juga memaparkan perkembangan operasi Lapangan Gas JTB, capaian pelaksanaan PPM, serta rencana program berikutnya.
Koordinator Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Dimas Ario Rudhy Pear, menambahkan bahwa visi PPM hulu migas adalah mendukung kelancaran operasi sekaligus pembangunan berkelanjutan. Visi ini ditopang oleh empat pilar strategis:
- Sosial
- Ekonomi
- Lingkungan
- Tata Kelola Kelembagaan
Kepala Bappeda Bojonegoro, Helmy Elisabeth, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya lokakarya ini. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menyamakan persepsi atas program prioritas Pemkab yang dapat bersinergi dengan program PPM PEPC JTB. Ia menekankan bahwa keterlibatan perusahaan migas maupun non-migas bersifat kolaboratif, bukan menggantikan kewajiban pemerintah daerah.
Analis Senior Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, Fadhilah, menegaskan bahwa kontribusi industri hulu migas melalui PPM dapat menciptakan multiplier effect lintas sektor. Program yang tepat akan mampu:
- Memicu pertumbuhan ekonomi lokal.
- Menciptakan lapangan kerja.
- Mendorong inovasi sosial yang berdampak nyata.
Melalui lokakarya ini, PEPC JTB dan SKK Migas berharap dukungan penuh dari para pemangku kepentingan demi kelancaran operasi aktifitas hulu migas di Lapangan JTB. Kolaborasi yang harmonis diharapkan semakin menyinergikan program PPM dengan kebijakan Pemkab Bojonegoro, sekaligus memperkuat peran industri hulu migas dalam menjaga ketahanan energi nasional.(Red)
