JagatSembilan.com | Bojonegoro – Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi dan partisipasi publik saat membuka Sarasehan Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik di ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Sabtu (29/11/2025). Kegiatan tingkat Jawa Timur yang biasanya digelar di Surabaya tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan di luar kota, yakni di Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan sarasehan tersebut di Bojonegoro.
“Ini adalah pecah telur bagi Bojonegoro. Terima kasih. Kegiatan besar tingkat Jawa Timur ini ditempatkan di Bojonegoro. Ini memberi nilai lebih dan memacu semangat kami untuk terus memperkuat keterbukaan informasi,” ujarnya.
Wabup kemudian memaparkan data penggunaan internet di Bojonegoro. Dari total penduduk sekitar 1.363.227 jiwa, hampir 58 persen merupakan pengguna internet aktif. Pengguna laki-laki tercatat 53 persen, sementara perempuan 43 persen. Adapun platform yang paling diminati masyarakat adalah TikTok, disusul Instagram dan Facebook.
“Artinya, sekecil apa pun informasi di lapangan dapat menyebar hanya dalam hitungan menit. Ini menjadi penting agar informasi yang sampai ke pemerintah merupakan data faktual,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus dikelola secara positif sehingga mampu memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyinggung program Medhayoh atau SAPA Bupati yang rutin digelar setiap tanggal 17 setiap bulan sebagai ruang komunikasi dua arah antara masyarakat dan OPD.
“Masyarakat sangat antusias. Semua pertanyaan dijawab langsung oleh OPD sesuai kapasitas, tanpa sensor,” ucapnya.
Lebih lanjut, Wabup menyampaikan capaian membanggakan Bojonegoro dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Setelah lima tahun tidak meraih predikat informatif, tahun ini Bojonegoro berhasil memperoleh nilai A (informatif) dengan capaian 100 persen.
“Alhamdulillah ini sebuah kebangkitan. Terima kasih kepada seluruh pihak. Semoga kami terus dibimbing dalam membedakan informasi yang bersifat kontrol dan informasi yang menjadi bagian dari audit,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Jawa Timur, A. Nur Aminuddin, menegaskan bahwa capaian Bojonegoro merupakan hasil kerja nyata, bukan kedekatan maupun faktor nonteknis. Ia menjelaskan bahwa perubahan penilaian dari kategori tidak informatif menjadi nilai A Plus mencerminkan transformasi dalam sistem awarding keterbukaan informasi.
“Biasanya awarding digelar di Surabaya. Hari ini kita lakukan launching awal di daerah sebagai bentuk percepatan transformasi. Penilaian tidak semata-mata mungkin, tapi melalui proses panjang yakni mulai dari Self Assessment Questionnaire (SAQ), verifikasi faktual, hingga wawancara. Inilah indikator yang menentukan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa keterbukaan informasi harus berjalan seiring dengan partisipasi publik dan akuntabilitas. Menurutnya, konsep Medhayoh yang mempertemukan pemerintah dengan masyarakat sejalan dengan semangat KIP.
“Ada transparansi, ada partisipasi, ada komunikasi dua arah. Itu adalah esensi keterbukaan informasi publik. Karena itu Kominfo kabupaten/kota di Jawa Timur kami undang untuk merayakan dan memperkuat semangat Medhayoh,” ujarnya.
Kegiatan sarasehan kemudian berlanjut dengan sesi diskusi dan pemaparan yang menekankan pentingnya budaya transparansi di sektor pemerintahan, layanan publik, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam ekosistem keterbukaan informasi. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Sekretaris Daerah, jajaran Staf Ahli, kepala OPD, kepala dinas Kominfo kabupaten/kota se-Jawa Timur, BUMD, NGO, kepala desa, insan media, serta tamu undangan lainnya.
