JagatSembilan.com | Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan. Di Kecamatan Tambakrejo, sedikitnya 25 titik kegiatan infrastruktur diprogramkan pada 2026, meliputi rekonstruksi dan rehabilitasi jalan, rehabilitasi jembatan, pembangunan drainase, hingga tembok penahan tanah (TPT).
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang (Bina Marga PR) Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ivan, dalam forum Medhayoh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kamis (1/10/2026).
Menurut Ivan, peningkatan konektivitas wilayah menjadi salah satu program prioritas Bupati Bojonegoro Setyo Wahono. Program tersebut diarahkan untuk membuka dan memperbaiki akses masyarakat, termasuk kawasan yang selama ini belum mendapatkan pelayanan jalan yang layak.
Konektivitas Wilayah Jadi Prioritas
Ivan mengatakan pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Salah satu program prioritas Bapak Bupati adalah konektivitas wilayah. Jadi memang konektivitas wilayah ini berupa pembangunan infrastruktur dasar jalan terutama di sini,” ujar Ivan.
Ia menegaskan masyarakat memiliki hak mendapatkan akses jalan yang layak, termasuk masyarakat di wilayah Tambakrejo.
“Masyarakat memang mempunyai hak untuk mendapatkan jalan yang layak dalam melakukan kegiatan sehari-hari, terutama di sekitar Tambakrejo ini,” katanya.
Karena itu, Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang mendapat tugas untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Tambakrejo Dapat Sekitar 25 Titik Infrastruktur
Ivan memaparkan, pembangunan infrastruktur di Tambakrejo pada 2026 tidak hanya berupa rekonstruksi jalan.
Sejumlah kegiatan juga mencakup rehabilitasi jalan, rehabilitasi jembatan, pembangunan drainase, serta pembangunan TPT.
“Jadi itu melalui rekonstruksi jalan, kemudian rehabilitasi jalan, kemudian rehabilitasi jembatan, kemudian pembangunan drainase, pembangunan TPT itu kurang lebih ada 25 titik kalau ditotal di Kecamatan Tambakrejo di 2026 ini,” ungkapnya.
Menurut Ivan, berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas wilayah di Kecamatan Tambakrejo.
“Inilah sebagai komitmen Bapak Bupati bagaimana untuk peningkatan konektivitas wilayah yang berada di Kecamatan Tambakrejo,” tuturnya.
Jalan Napis-Watujago Ditangani Bertahap
Khusus wilayah Napis, Ivan menyebut pemerintah daerah telah memprogramkan pembangunan dan perbaikan sejumlah ruas jalan.
Ia menyampaikan penanganan akses dari Napis menuju Watujago menjadi salah satu bagian dari program infrastruktur yang dilakukan secara bertahap.
Menurutnya, ruas Napis-Watujago memiliki panjang sekitar tujuh kilometer yang masih membutuhkan penanganan.
“Kalau dari Napis ke Watujago ini kurang lebih 7 kilo, Pak Kades, yang harus diperbaiki,” jelas Ivan.
Ia mengatakan kebutuhan penanganan jalan di Napis cukup besar karena ruas yang harus diperbaiki relatif panjang. Pemerintah daerah akan berupaya mencari sumber pembiayaan lain untuk mendukung pembangunan jalan kabupaten.
“Walaupun mungkin anggaran berkurang, tetapi tentu nanti akan kami upayakan atau Bapak Bupati mengupayakan untuk kita melalui program-program selain kabupaten, seperti contohnya program DAK dan sebagainya,” katanya.
Jembatan Bailey Disiapkan di Koripan
Salah satu persoalan konektivitas yang turut disampaikan Ivan adalah akses di wilayah Koripan. Saat ini, menurut dia, masyarakat belum memiliki jembatan pada titik tersebut sehingga harus turun menuju sungai untuk melintas.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berencana menyiapkan jembatan Bailey sebagai bagian dari upaya membuka akses tersebut.
“Untuk P-APBD ini insyaallah nanti direkonstruksi jalan Mbagi Boti ini juga sekalian kita memasang jembatan Bailey di Koripan tersebut,” ungkap Ivan.
Jembatan tersebut diharapkan menjadi penghubung penting sebelum pembangunan jalan di kawasan sekitarnya dilanjutkan.
“Sehingga nanti secara bertahap, apabila jembatan itu ada, kami akan melakukan pembangunan selanjutnya berada di Mbagi Boti, termasuk rekonstruksi jalan di Napis Tawaran,” jelasnya.
Napis Tawaran Masuk Program 2026-2027
Ivan juga menyampaikan bahwa akses Napis Tawaran masuk dalam rencana penanganan pemerintah daerah.
Program tersebut diproyeksikan berjalan melalui penganggaran P-APBD 2026 dan berlanjut pada 2027.
“Jadi Napis Tawaran, ini juga kami programkan di P-APBD 2026 maupun nanti di 2027,” katanya.
Dengan pembangunan secara bertahap, pemerintah berharap akses masyarakat di kawasan Napis dan sekitarnya semakin terbuka.
Jalan Desa Didukung Melalui BKK
Dalam forum tersebut, Ivan juga menjelaskan dukungan pemerintah kabupaten terhadap pembangunan jalan desa.
Menurutnya, jalan desa pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah desa. Namun, Pemkab Bojonegoro memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Karena memang sebagaimana diketahui bahwa program jalan desa ini kan sebenarnya kewenangan desa, tetapi melalui BKK ini Bapak Bupati juga menyampaikan memberikan bantuan keuangan kepada desa,” jelas Ivan.
Ia juga menyampaikan perubahan mekanisme penyaluran BKK pada 2026. Bantuan tersebut nantinya disalurkan dalam satu tahap.
“Di BKK nanti hanya sekali penyaluran, jadi satu kali tahap penyaluran, tidak ada dua kali,” katanya.
Menurut Ivan, mekanisme tersebut ditujukan untuk mempermudah administrasi sekaligus mempercepat proses pembangunan di desa.
“Tujuannya adalah untuk kemudahan administrasi, kemudian administratif, kemudian mempercepat proses pembangunan,” ujarnya.
Setelah anggaran diterima pemerintah desa, Ivan berharap proses perencanaan dan pembangunan dapat segera dilaksanakan.
Ivan menegaskan pembangunan konektivitas wilayah membutuhkan sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
Ia berharap pembangunan tidak hanya berhenti pada ruas jalan utama, tetapi secara bertahap dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok desa.
“Program konektivitas ini menjadi salah satu program prioritas, sehingga mari bersama-sama pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa untuk sinergitas dalam mensukseskan konektivitas wilayah sampai di pelosok desa,” pungkasnya.(Red)
