JagatSembilan.com | Bojonegoro – Sebanyak 737 ruang kelas sekolah di Kabupaten Bojonegoro masih membutuhkan penanganan. Kondisi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Anwar Mukhtadlo saat mengikuti kegiatan Medhayoh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kamis (1/10/2026).
Selain ruang kelas, Dinas Pendidikan juga mencatat masih terdapat 1.026 titik toilet sekolah SD dan SMP yang mengalami kerusakan. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah sekaligus pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Dalam forum yang dihadiri pemerintah desa, kepala sekolah, guru, PKK, Muslimat, Fatayat, ketua RT, serta unsur masyarakat lainnya itu, Anwar menjelaskan sejumlah program Dinas Pendidikan, mulai dari penanganan anak tidak sekolah, beasiswa, hingga pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan.
737 Ruang Kelas Rusak Ditangani Bertahap
Anwar mengatakan kondisi infrastruktur pendidikan di Bojonegoro masih membutuhkan perhatian. Hingga pelaksanaan perbaikan melalui perubahan APBD, terdapat ratusan ruang kelas yang masih masuk dalam penanganan.
“Jadi ruang kelas yang rusak ini masih ada 737 ruang sampai dengan diperbaiki di perubahan APBD ini,” ujar Anwar.
Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan rehabilitasi sarana pendidikan di Bojonegoro masih cukup besar. Karena itu, pemerintah tidak dapat menangani seluruh sekolah secara bersamaan.
Anwar meminta masyarakat memahami bahwa pembangunan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta kebutuhan masing-masing wilayah.
“Kalau jenengan mengusulkan barangkali sekolah sing pengen oleh kabeh, ini memang kita bagi, Pak. Berarti setahap-setahap akan kami tangani, tapi kita juga penyebaran untuk daerah yang lain,” jelasnya.
1.026 Toilet Sekolah Juga Masih Rusak
Selain ruang kelas, persoalan fasilitas sanitasi sekolah juga menjadi perhatian Dinas Pendidikan Bojonegoro.
Anwar menyebut masih terdapat 1.026 titik toilet sekolah SD dan SMP yang mengalami kerusakan.
“Kemudian toilet sekolah SD dan SMP yang rusak ini masih ada 1.026 titik, jadi masih cukup banyak,” ungkapnya.
Menurut Anwar, kondisi tersebut menjadi bagian dari pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Penanganan dilakukan secara bertahap agar pembangunan tidak hanya terpusat pada satu wilayah, tetapi dapat menjangkau sekolah-sekolah yang membutuhkan di berbagai kecamatan.
Tambakrejo Dapat Rehabilitasi Ruang Kelas
Dalam paparan tersebut, Anwar juga menyampaikan alokasi rehabilitasi infrastruktur pendidikan untuk Kecamatan Tambakrejo pada 2026.
Untuk jenjang SD, terdapat delapan titik rehabilitasi ruang kelas. Kemudian pada perubahan APBD 2026, terdapat tambahan penanganan ruang kelas untuk SD sebanyak delapan titik dan SMP sebanyak dua titik.
“Kebetulan tahun 2026 ini di Tambakrejo mendapatkan untuk SD ini rehabilitasi ruang kelas ini dapat 8 titik,” katanya.
Anwar kemudian menjelaskan tambahan alokasi melalui perubahan APBD 2026.
“Di perubahan APBD 26, ini ada untuk ruang kelasnya, ini ada untuk SD ada 8, kemudian untuk SMP ada 2,” lanjutnya.
Selain ruang kelas, sejumlah fasilitas pendukung pendidikan juga mendapatkan penanganan.
SMPN 1 Tambakrejo Dapat Ruang Laboratorium
Salah satu sekolah yang mendapat perhatian dalam program penanganan infrastruktur pendidikan tersebut adalah SMP Negeri 1 Tambakrejo.
Selain rehabilitasi ruang kelas, sekolah tersebut juga mendapatkan penanganan ruang laboratorium serta fasilitas toilet.
“Kemudian ada SMP 1 ini juga di samping rehab ruang kelas juga dapat ruang laboratorium. Kemudian toiletnya ada 2 titik, kemudian juga ada ruang yang lain,” ungkap Anwar.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kelayakan fasilitas pendidikan secara bertahap.
Tambakrejo Jadi Perhatian Penanganan Anak Tidak Sekolah
Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga menyoroti persoalan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Bojonegoro.
Ia mengungkapkan Kecamatan Tambakrejo menjadi wilayah dengan jumlah ATS tertinggi. Karena itu, Dinas Pendidikan telah menugaskan guru SD, PAUD, dan unsur pendidikan lainnya untuk membantu melakukan pendataan.
“Karena kebetulan Tambakrejo merupakan kecamatan tertinggi ATS-nya,” kata Anwar.
Ia meminta masyarakat ikut membantu apabila mengetahui adanya anak yang belum bersekolah dan belum masuk dalam pendataan.
“Sehingga di Bojonegoro khususnya di Tambakrejo, dan Napis khususnya, ini tidak ada lagi anak yang tidak sekolah,” tegasnya.
Masyarakat yang mengetahui adanya anak tidak sekolah dapat menyampaikan informasi kepada kepala desa atau perangkat desa untuk kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan maupun sekolah terdekat.
Beasiswa Keluarga Miskin Dibuka
Anwar juga menjelaskan program beasiswa yang disiapkan Pemkab Bojonegoro. Salah satunya ditujukan kepada mahasiswa dari keluarga miskin.
Ia mengatakan terdapat perubahan kebijakan dalam program beasiswa tahun ini.
“Beasiswa yang dilakukan tahun ini, yang ada perubahan Perbup, ini adalah beasiswa keluarga miskin,” jelasnya.
Menurut Anwar, anggota keluarga yang masuk desil 1 sampai dengan 5 dalam DTKS dan sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kabupaten Bojonegoro dapat mengikuti program tersebut.
“Yang penting keluarganya ini masuk desil 1 sampai dengan 5 di DTKS, itu bisa mendaftar, yang sudah kuliah di PTN dan PTS di Kabupaten Bojonegoro, ini bisa ikut beasiswa,” tuturnya.
Besaran bantuan untuk program tersebut diberikan sebesar UKT.
“Beasiswa diberikan sebesar UKT,” kata Anwar.
Selain beasiswa keluarga miskin, Dinas Pendidikan juga memiliki skema beasiswa lainnya, termasuk beasiswa prestasi, pendidikan pondok pesantren, serta bantuan untuk penyusunan tugas akhir.
Pendidikan Jadi Perhatian dalam Medhayoh
Paparan Kepala Dinas Pendidikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Medhayoh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono di Desa Napis.
Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi jajaran pemerintah daerah menyampaikan berbagai program sekaligus menyerap kebutuhan masyarakat.
Untuk sektor pendidikan, persoalan infrastruktur, anak tidak sekolah, dan akses pembiayaan pendidikan menjadi beberapa hal yang mendapat perhatian.
Dengan masih adanya 737 ruang kelas rusak dan 1.026 titik toilet sekolah yang membutuhkan penanganan, pembangunan sarana pendidikan di Bojonegoro dilakukan secara bertahap dan diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan sekolah-sekolah di berbagai wilayah.(Red)
