Oleh : Choirul Anam
Pada wajah sejarah Indonesia yang penuh liku, nama Pramoedya Ananta Toer dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bersinar sebagai dua sosok yang berbeda, namun menyatu dalam semangat perjuangan. Pram, sang sastrawan, dan Gus Dur, pemimpin yang penuh cinta kasih, memiliki misi serupa: menantang ketidakadilan dan memperjuangkan kemanusiaan. Kini, menjelang seabad kelahiran Pram dan haul ke-15 Gus Dur, perjalanan hidup mereka masih relevan untuk direnungkan, sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.
Pramoedya dan Pena Melawan Penindasan
Pramoedya adalah suara keras di tengah kesunyian rakyat yang tertindas. Melalui pena, ia mencatat kegelisahan masyarakat terjajah, menelanjangi ketimpangan sosial, dan menggugah kesadaran kolektif. Dalam karya-karyanya seperti Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa, Pram tidak hanya menceritakan sejarah, tetapi juga menanamkan keberanian untuk melawan.
Namun, keberanian ini berbuah pahit. Pada masa Orde Baru, Pram menjadi tahanan politik selama 14 tahun di Pulau Buru tanpa pengadilan. Di sana, ia dilarang menulis, tetapi dengan tekad yang luar biasa, ia tetap berkarya. Kisahnya bukan sekadar perjuangan seorang individu melawan kekuasaan, tetapi juga perlawanan terhadap usaha membungkam kebenaran.
Karya-karya Pram diterjemahkan ke lebih dari 40 bahasa, menjadikan namanya dikenal dunia. Namun, ironisnya, di negeri sendiri ia sempat menjadi simbol “yang harus dilupakan.” Buku-bukunya dicekal, sementara narasi resmi negara mencoba menghapus jejaknya. Tetapi sejarah punya cara untuk merestorasi keadilan. Kini, Pram diakui sebagai salah satu sastrawan terbesar yang pernah dimiliki Indonesia.
Gus Dur dan Perjuangan Kemanusiaan
Di sisi lain, Gus Dur adalah seorang pemimpin yang memandang dunia dengan kacamata kemanusiaan. Sebagai kiai, budayawan, dan presiden keempat Indonesia, ia mengabdikan hidupnya untuk membela yang lemah. Gus Dur sering berkata bahwa agama seharusnya menjadi sumber rahmat, bukan alat penindasan.
Salah satu langkah monumental Gus Dur adalah mencabut larangan perayaan Imlek di Indonesia. Selama bertahun-tahun, etnis Tionghoa menghadapi diskriminasi sistemik. Dengan keputusan tersebut, Gus Dur tidak hanya mengembalikan hak-hak budaya mereka, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa keadilan adalah milik semua, tanpa memandang latar belakang.
Gus Dur juga dikenal sebagai pembela minoritas agama, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Ketika banyak pemimpin memilih diam atau ikut arus mayoritas, Gus Dur berdiri tegak. Ia percaya bahwa membela hak kelompok minoritas adalah bagian dari menjaga martabat manusia. Sebuah sikap yang, hingga kini, jarang ditemui dalam lanskap politik kita.
Persamaan dalam Perjuangan
Meski berangkat dari jalur yang berbeda, Pram dan Gus Dur memiliki persamaan mendalam: keduanya berdiri di pihak yang tertindas. Pram melawan ketidakadilan melalui sastra, sementara Gus Dur menggunakan kebijakan, pemikiran, dan tindakannya sebagai alat pembebasan.
Pram mengajarkan bahwa keberanian menulis adalah cara untuk melawan penindasan, bahkan ketika kebebasan fisik direnggut. Gus Dur menunjukkan bahwa keberanian bersikap adalah bentuk kemanusiaan tertinggi, bahkan ketika pandangan tersebut tak populer.
Namun, perjuangan mereka belum selesai. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 menunjukkan bahwa rasio Gini Indonesia masih di angka 0,380, mencerminkan ketimpangan yang cukup besar. Diskriminasi terhadap minoritas agama dan etnis juga masih terjadi di berbagai daerah. Data ini menunjukkan bahwa semangat pembebasan yang mereka wariskan masih sangat dibutuhkan.
Refleksi Zaman dan Tantangan Masa Depan
Merenungkan perjuangan Pram dan Gus Dur, kita dihadapkan pada pertanyaan besar: bagaimana melanjutkan narasi pembebasan ini? Pertama, kita perlu memperkuat pendidikan kritis. Membaca karya-karya Pram, misalnya, adalah langkah untuk memahami bahwa ketidakadilan bukan hanya isu masa lalu, tetapi juga tantangan yang terus hadir dalam berbagai bentuk.
Kedua, kita harus membangun keberanian bersikap, seperti yang dicontohkan Gus Dur. Di tengah gelombang intoleransi dan polarisasi, nilai-nilai inklusivitas dan dialog perlu ditegakkan. Gus Dur pernah berkata, “Tidak penting apa agamamu, yang penting adalah bagaimana engkau memperlakukan orang lain.” Sebuah pesan yang terasa mendalam di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.
Ketiga, teknologi harus dimanfaatkan sebagai alat pembebasan, bukan penindasan baru. Di era digital, ketimpangan informasi dan ujaran kebencian menjadi tantangan baru yang harus diatasi. Semangat Gus Dur untuk berdialog dan tekad Pram untuk mengedukasi melalui tulisan harus menjadi inspirasi dalam membangun dunia maya yang lebih adil.
Kesimpulan: Melanjutkan Warisan Perjuangan
Pramoedya Ananta Toer dan Gus Dur adalah dua tokoh yang menunjukkan bahwa perjuangan melawan ketidakadilan memerlukan keberanian, konsistensi, dan cinta terhadap sesama manusia. Pena Pram dan kebijakan Gus Dur menjadi bukti bahwa pembebasan bukanlah mimpi, melainkan sesuatu yang bisa diwujudkan melalui tindakan nyata.
Menjelang seabad kelahiran Pram dan haul ke-15 Gus Dur, kita bukan hanya mengenang mereka, tetapi juga mengambil pelajaran dari perjuangan mereka. Karena, seperti kata Pram, “Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah.” Dan seperti pesan Gus Dur, “Kemanusiaan adalah satu-satunya agama yang harus kita perjuangkan.”
Tugas kita adalah melanjutkan. Karena narasi pembebasan tidak pernah berhenti, dan perjuangan melawan ketidakadilan adalah perjalanan panjang yang memerlukan lebih banyak pejuang. Apakah kita siap menjadi bagian dari narasi itu?
