JagatSembilan.com | Bojonegoro – Upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam bidang ketahanan pangan terus digalakkan. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Sosial bertema “Ketahanan Pangan sebagai Pilar Sosial, Kolaborasi Pemerintah dan Rakyat Bojonegoro” yang digelar di Hotel Dewarna Bojonegoro, Minggu (5/10/2025).
Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dr. Fredy Poernomo dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Bojonegoro.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Nurul Azizah selaku Ketua DPC HKTI Bojonegoro, Zaenal Fanani Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, Rohmat Basuki Ketua PPDI Bojonegoro, serta calon pengurus HKTI tingkat kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Fredy Poernomo mengatakan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Maka saya ingat betul, saat saya ditugaskan dalam penyusunan OPD, sejalan dengan terbitnya PP Nomor 16 Tahun 2018 pengganti PP 41, bahwa ketahanan pangan itu termasuk urusan wajib,” terang Fredy.
Sementara itu, Nurul Azizah dalam sambutannya mengatakan bahwa program pemerintah pusat hingga daerah saat ini banyak yang berfokus pada ketahanan pangan.
“Ketahanan pangan sangat penting, bahkan Presiden Bapak Prabowo dalam program Asta Cita sangat menekankan harapan besar pada ketahanan pangan,” terang Nurul Azizah.
Ia juga menyebutkan bahwa Bupati Bojonegoro menargetkan pada tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro harus mampu meningkatkan produksi padi hingga melampaui Kabupaten Ngawi.
“Produksi padi di Kabupaten Bojonegoro hari ini mencapai 710 ribu ton, sedangkan Kabupaten Ngawi sudah mencapai 765 ribu ton. Maka Bojonegoro butuh peningkatan 55 ribu ton,” ungkap Bu Nurul.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa tugas Kepala DKPP Bojonegoro, Zaenal Fanani, cukup berat karena harus mewujudkan target tersebut.
“Sebenarnya luasan lahan pertanian Bojonegoro lebih luas, tetapi produktivitas per hektare di Ngawi masih lebih tinggi,” jelas perempuan yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Bojonegoro itu.
Bu Nurul juga menyebutkan bahwa persoalan di sektor pertanian setidaknya mencakup empat hal penting yang harus segera dibenahi.
“Masalah pertanian itu ada empat, yakni pertama air, kedua pupuk, ketiga hama, dan keempat adalah harga pasca panen. Jika empat hal ini bisa teratasi, Pak Zaenal, insyaallah target melampaui Kabupaten Ngawi bisa tercapai,” tegas perempuan yang juga mantan Sekda perempuan pertama di Kabupaten Bojonegoro itu.
Acara tersebut juga menghadirkan dialog interaktif yang dimoderatori oleh drg. Sofan Solikin, Sekretaris DPC HKTI Bojonegoro.
Dialog ini menghadirkan empat narasumber, yaitu Zaenal Fanani Kepala DKPP Bojonegoro, Sutrisno pengurus HKTI Bojonegoro, Slamet Juwanto ADM Perhutani Bojonegoro, serta narasumber dari kalangan pengusaha.
Dialog interaktif tersebut berlangsung cukup hidup. Setelah para pemateri menyampaikan pemaparannya, sesi tanya jawab pun dibuka dan direspons antusias oleh peserta. Suasana diskusi berjalan hangat, komunikatif, dan penuh gagasan membangun terkait penguatan ketahanan pangan di Bojonegoro.(Amin)
