JagatSembilan.com | Bojonegoro – BEM KM Universitas Bojonegoro (Unigoro) menyoroti ketidaksesuaian data desil dengan kondisi masyarakat di lapangan. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada akses warga terhadap bantuan sosial maupun mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan.
Wakil Presiden BEM KM Unigoro, Nico Ferdian, mengatakan, belakangan ini, sejumlah masyarakat mengeluhkan perubahan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual mereka. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap bantuan sosial yang seharusnya diterima.
Persoalan tersebut juga menjadi perhatian karena perubahan status desil berdekatan dengan proses penyaluran beasiswa. Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian agar mahasiswa tidak dirugikan akibat data yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Nico Ferdian, mengapresiasi respons pemerintah pusat yang telah memberikan jalur prioritas bagi pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan pembaruan data untuk mengakses bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
Namun, menurut Nico, persoalan di daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro, masih membutuhkan solusi konkret dan segera, khususnya bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan.
“Kami mengapresiasi respons pemerintah pusat yang memberikan jalur prioritas untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan pembaharuan data untuk keperluan PIP dan KIP Kuliah. Namun masyarakat di daerah seperti Kabupaten Bojonegoro ini perlu solusi nyata, terutama mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan”, ujar Nico Ferdian. Sabtu (19/9/2026).
Nico juga menyoroti perubahan desil yang berlangsung setiap tiga bulan. Menurutnya, waktu perubahan tersebut berdekatan dengan jadwal penyaluran beasiswa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diberikan dalam dua tahap setiap tahun.
Kondisi tersebut, lanjut dia, perlu menjadi perhatian agar mahasiswa tidak dirugikan ketika perubahan data belum terselesaikan pada saat proses penyaluran beasiswa berlangsung.
“Perubahan desil yang terjadi tiap 3 bulan berdekatan dengan jadwal penyaluran beasiswa Pemkab Bojonegoro yang diberikan dalam dua tahap setahun. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar mahasiswa tidak dirugikan akibat perubahan data yang belum terselesaikan. Harus ada solusi konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut”. ujar Nico Ferdian
Nico menegaskan, BEM KM Unigoro tidak ingin persoalan ketidaksesuaian data tersebut menjadi ruang untuk saling menyalahkan. BEM KM Unigoro justru mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari jalan keluar.
“Kami tidak berdiri untuk menyalahkan pemerintah, kami berdiri bersama rakyat. Jangan sampai ketidaksesuaian data hari menghambat akses masyarakat terhadap bantuan sosial dan bantuan biaya pendidikan”. pungkas Nico Ferdian.
BEM KM Unigoro secara khusus mendorong Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro untuk segera melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbaiki data agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
BEM KM Unigoro juga menyatakan siap mengawal persoalan tersebut serta membuka ruang dialog bersama pemerintah dan masyarakat yang terdampak.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan data sehingga perubahan status desil tidak menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengakses bantuan sosial maupun bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan.(Red)
