Ketika sawah-sawah Bojonegoro menghasilkan padi tertinggi di Jawa Timur dan warisan bumi daerah ini mendapat persetujuan bulat Dewan UNESCO, ada satu pesan penting: pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan alam, tetapi membutuhkan arah kebijakan, kerja kolaboratif, dan keberanian mengelola potensi daerah.
JagatSembilan.com | TAJUK
Ada hari-hari ketika sebuah kabupaten mendapatkan alasan lebih besar untuk berbangga. Bukan karena kemeriahan seremoni, bukan pula karena banyaknya penghargaan yang dipajang di ruang pemerintahan. Melainkan ketika kerja pembangunan mulai memperlihatkan hasil yang bisa diukur, dirasakan, dan bahkan mendapatkan pengakuan dari luar daerah.
Bojonegoro sedang berada pada momentum tersebut.
Dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, dua kabar besar datang membawa kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
Pertama, Bojonegoro berhasil menempati posisi pertama sebagai kabupaten dengan produksi padi tertinggi di Jawa Timur pada 2026. Kedua, pengajuan Geopark Bojonegoro memperoleh persetujuan bulat atau unanimous dari UNESCO Global Geoparks Council.
Dua capaian ini memiliki karakter berbeda. Yang satu berbicara tentang ketahanan pangan dan kekuatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian. Yang lain berbicara tentang kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, warisan budaya, konservasi, serta peluang Bojonegoro dikenal di tingkat internasional.
Namun, keduanya bertemu pada satu titik: bagaimana potensi besar Bojonegoro tidak berhenti menjadi kebanggaan di atas kertas, tetapi dikelola menjadi kekuatan pembangunan.
Dalam konteks inilah, upaya kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah patut dicermati.
Bukan Sekadar Angka, Bojonegoro Menjadi Lumbung Padi Terbesar di Jawa Timur
Selama bertahun-tahun, Bojonegoro dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi pertanian yang besar. Hamparan sawah yang membentang di berbagai kecamatan menjadi bagian penting kehidupan masyarakat.
Namun, potensi besar tidak selalu otomatis menjadikan sebuah daerah berada di posisi teratas.
Kini, berdasarkan angka sementara hasil Kerangka Sampel Area (KSA) amatan September 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 November 2026, Bojonegoro mencatat produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 868,81 ribu ton.
Angka tersebut berasal dari luas panen mencapai 159,19 ribu hektare. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksinya diperkirakan mencapai 501,67 ribu ton.
Bojonegoro berhasil melampaui Kabupaten Lamongan yang mencatat produksi 852,19 ribu ton GKG dari luas panen 146,16 ribu hektare.
Selisih produksi kedua daerah tersebut mencapai sekitar 16,62 ribu ton GKG.
Ini bukan capaian kecil. Terlebih, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, Zaenal Fanani, posisi pertama ini menjadi sejarah baru karena sebelumnya Bojonegoro belum pernah menduduki peringkat tertinggi produksi padi tingkat Jawa Timur.
Tentu, ada catatan yang harus disampaikan secara jujur. Angka tersebut masih bersifat sementara dan penetapan data final dijadwalkan pada Februari 2027. Artinya, pekerjaan mempertahankan produktivitas belum selesai.
Tetapi, capaian sementara ini sudah memberikan gambaran bahwa sektor pertanian Bojonegoro sedang bergerak dengan hasil yang signifikan.
Jika ditelusuri melalui pemberitaan JagatSembilan.com sepanjang 2026, peningkatan tersebut bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjalankan sejumlah langkah, mulai dari penguatan infrastruktur pengairan, penggunaan benih unggul dan padi hibrida, pendampingan petani, optimalisasi jaringan irigasi, hingga penguatan distribusi pupuk bersubsidi.
Bahkan, ketika turun langsung ke Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, pada Januari 2026, Setyo Wahono memberikan perhatian terhadap persoalan teknis budidaya tanaman.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan:
“Kuncinya ada pada tata tanam. Berikan jeda waktu minimal dua minggu sebelum penanaman kembali agar unsur hara di dalam tanah bisa bekerja maksimal.”
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa peningkatan produksi tidak cukup hanya dengan memperluas lahan. Pengelolaan tanah, pola tanam, ketersediaan air, dan penggunaan teknologi juga menentukan hasil panen.
Di tempat yang sama, Setyo Wahono bersama Nurul Azizah berdialog dengan kelompok tani. Persoalan irigasi dan distribusi sarana produksi menjadi bagian pembahasan.
Pendekatan turun ke desa melalui program Bupati Medhayoh juga menjadi ruang untuk mendengar persoalan masyarakat sekaligus mendorong organisasi perangkat daerah memberikan respons.
Dalam pemberitaan JagatSembilan.com pada pembukaan Gumregah Tani Bojonegoro Festival (Gutanbo Fest) 2026, Setyo Wahono bahkan menyampaikan target yang cukup ambisius.
“Kita target tahun depan mengungguli Kabupaten Lamongan yang sebelumnya kita sudah mengungguli Kabupaten Ngawi. Kemudian tahun 2029 diatas Kabupaten Indramayu yang menjadi salah satu penghasil padi tertinggi di Indonesia,” ujar Bupati Wahono.
Target tersebut menunjukkan arah kebijakan yang ingin dibangun. Pertanian tidak sekadar dipertahankan sebagai sektor tradisional, tetapi didorong menjadi kekuatan ekonomi yang semakin kompetitif.
Buktinya, sepanjang 2026 DKPP Bojonegoro mencatat sejumlah dukungan kepada sektor pertanian, antara lain pupuk bersubsidi sekitar 136.256,94 ton, bantuan benih 609,5 ton, pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 27.528 meter, pembangunan saluran irigasi 1.385 meter, serta asuransi usaha tani padi seluas 17.000 hektare.
Dukungan lainnya berupa pembangunan irigasi perpompaan di 44 titik, sumur bor di 92 titik, bantuan 172 unit alat dan mesin pertanian, serta pelaksanaan sekolah lapang sebanyak 167 kali pertemuan.
Angka-angka ini penting karena menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak hanya dibicarakan melalui target, tetapi juga diikuti dukungan sarana dan prasarana.
Di sisi lain, Nurul Azizah juga memiliki peran dalam penguatan organisasi petani. Sebagai Ketua DPC HKTI Kabupaten Bojonegoro, ia mendorong penguatan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan melalui pelantikan 28 Pimpinan Anak Cabang HKTI.
Nurul menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang harus dijawab bersama, mulai dari ketersediaan air, pupuk, harga pascapanen, bibit, hingga pengendalian hama.
Ia juga menyampaikan sebuah pernyataan yang menarik dalam pemberitaan Gutanbo Fest:
“Arah kebijakan makro Pak Bupati berimbas pada peningkatan pendapatan petani.”
Pernyataan tersebut perlu dibaca sebagai pengingat bahwa ukuran keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya seberapa banyak gabah diproduksi, tetapi juga seberapa besar manfaat ekonomi yang diterima petani.
Sebab, produksi tinggi tidak otomatis menjamin kesejahteraan apabila harga gabah tidak berpihak kepada petani, biaya produksi terus meningkat, dan rantai distribusi belum memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa.
Karena itu, tantangan berikutnya adalah memastikan petani menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari posisi Bojonegoro sebagai penghasil padi terbesar di Jawa Timur.
Geopark Bojonegoro: Perjalanan Panjang Menuju Pengakuan Dunia
Jika sektor pertanian berbicara tentang kekuatan yang tumbuh dari tanah, Geopark Bojonegoro berbicara tentang kekayaan yang tersimpan dalam sejarah panjang bumi.
Bojonegoro memiliki warisan geologi yang tidak dimiliki semua daerah. Mulai dari kawasan minyak dan gas bumi, struktur geologi, bentang alam, keanekaragaman hayati, hingga warisan budaya yang tumbuh bersama kehidupan masyarakat.
Potensi tersebut selama bertahun-tahun diperjuangkan agar tidak hanya dikenal sebagai kekayaan lokal, tetapi juga mendapatkan pengakuan internasional.
Perjalanan menuju UNESCO Global Geopark bukan pekerjaan satu malam.
Berdasarkan catatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang pernah diberitakan JagatSembilan.com, proses pengembangan geopark telah dimulai sejak 2017.
Pada 2025, Geopark Nasional Bojonegoro masuk dalam dua besar program Aspiring UNESCO Global Geopark bersama Geopark Ranah Minang Silokek di Kabupaten Sijunjung.
Dalam penilaian tersebut, Bojonegoro memperoleh skor 81,30 dari 100.
Tahapan selanjutnya berlangsung pada 2026. Tim asesor UNESCO melaksanakan validasi lapangan pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026.
Validasi tersebut tidak sekadar melihat keindahan lokasi. Asesor melakukan peninjauan terhadap sejumlah geosite, biosite, dan culture site. Mereka juga mengevaluasi pengelolaan kawasan, konservasi, edukasi, penelitian, pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan ekonomi lokal.
Artinya, pengakuan UNESCO bukan hanya persoalan memiliki bentang alam yang menarik untuk dikunjungi wisatawan.
Geopark harus memiliki tata kelola yang baik, mampu menjaga warisan bumi, melindungi keanekaragaman hayati, melestarikan kebudayaan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Setyo Wahono dan Nurul Azizah berada dalam posisi penting untuk mengawal proses tersebut.
Kehadiran keduanya dalam penyambutan asesor UNESCO pada Juli 2026 menjadi salah satu bentuk dukungan kepemimpinan daerah terhadap proses validasi.
Sebelumnya, pada 20 Januari 2026, Setyo Wahono juga meresmikan Gedung Pusat Informasi Geologi Geopark Bojonegoro melalui kolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan sebuah pesan yang relevan dengan esensi geopark:
“Kita punya kewajiban menjaga, mengelola dengan bijaksana.”
Pernyataan tersebut bukan sekadar kalimat seremonial. Justru di situlah letak tanggung jawab pemerintah daerah.
Kekayaan geologi bukan hanya untuk dieksploitasi, melainkan harus dijaga agar tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
Dan kini, perjuangan panjang tersebut memperoleh perkembangan yang menggembirakan.
Dalam agenda 11th Meeting of the UNESCO Global Geoparks Council pada 2–4 November 2026, pengajuan Geopark Bojonegoro telah memperoleh persetujuan bulat atau unanimous dari Dewan UNESCO Global Geoparks.
Kepastian tersebut dikonfirmasi Kepala Bappeda Bojonegoro, Helmi Elisabeth, kepada JagatSembilan.com.
Namun, ada satu hal yang harus dipahami masyarakat. Persetujuan bulat dari Council belum sama dengan pengesahan resmi sebagai UNESCO Global Geopark. Sertifikat atau pengesahan dari UNESCO masih menjadi tahapan berikutnya yang direncanakan pada 2027.
Dengan demikian, Bojonegoro telah melewati sebuah tahapan penting, tetapi belum boleh menganggap seluruh proses selesai.
Justru setelah persetujuan tersebut, pekerjaan besar berikutnya adalah memastikan seluruh standar pengelolaan geopark dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
Dua Capaian, Satu Tantangan: Jangan Berhenti pada Kebanggaan
Produksi padi tertinggi di Jawa Timur dan persetujuan bulat Dewan UNESCO merupakan dua capaian yang patut disyukuri masyarakat Bojonegoro.
Keduanya juga memperlihatkan dua pendekatan pembangunan yang berbeda tetapi saling melengkapi.
Di sektor pertanian, pemerintah dituntut memastikan produktivitas, ketersediaan air, pupuk, teknologi, akses pasar, dan kesejahteraan petani.
Sementara di sektor geopark, pemerintah dituntut menjaga konservasi, memperkuat edukasi, mengembangkan pariwisata berkelanjutan, serta memastikan masyarakat di sekitar kawasan menjadi bagian utama dari pengelolaan.
Di sinilah kepemimpinan Setyo Wahono dan Nurul Azizah menghadapi ujian berikutnya.
Keberhasilan produksi padi harus dilanjutkan dengan kebijakan yang menjamin harga jual hasil panen, memperkuat hilirisasi, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.
Bojonegoro tidak boleh hanya menjadi daerah yang menghasilkan gabah dalam jumlah besar, tetapi juga harus mampu mengembangkan industri pengolahan dan pemasaran beras yang memberikan nilai tambah bagi daerah.
Peluncuran beras premium Rojo Nogo oleh Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri pada Juni 2026 menjadi salah satu langkah menuju arah tersebut. Pemerintah daerah berupaya membangun hubungan yang lebih kuat antara petani, penggilingan, koperasi, dan pasar.
Sementara itu, Geopark Bojonegoro harus dikembangkan lebih jauh dari sekadar label internasional.
Masyarakat harus mendapatkan manfaat melalui tumbuhnya usaha mikro, ekonomi kreatif, jasa wisata, kuliner lokal, produk kerajinan, hingga terbukanya kesempatan kerja baru.
Anak-anak muda Bojonegoro juga perlu dilibatkan sebagai generasi yang mengenal, memahami, dan menjaga warisan bumi daerahnya.
Pengakuan UNESCO akan kehilangan makna apabila masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan geopark tidak memperoleh manfaat dari keberadaannya.
Hal yang sama berlaku bagi pertanian. Predikat penghasil padi tertinggi tidak akan cukup apabila kesejahteraan petani belum menjadi prioritas utama.
Karena itu, dua capaian ini harus menjadi awal dari pekerjaan yang lebih besar.
Setyo Wahono dan Nurul Azizah, Mengawal Potensi Menjadi Kekuatan Daerah
Kepemimpinan daerah pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan atau seberapa sering kepala daerah hadir dalam kegiatan masyarakat.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah kebijakan yang diambil mampu menjawab persoalan nyata dan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.
Dalam konteks pertanian, Setyo Wahono telah mendorong penguatan air, pupuk, dan teknologi sebagai fondasi peningkatan produksi. Sementara Nurul Azizah turut mengambil peran dalam penguatan organisasi petani dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan.
Dalam pengembangan geopark, keduanya mengawal proses yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, akademisi, komunitas, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Tetapi, keberhasilan ini bukan milik kepala daerah semata.
Ada petani yang setiap hari bekerja di sawah. Ada penyuluh yang mendampingi proses budidaya. Ada petugas pertanian yang memastikan program berjalan. Ada pengelola geopark, akademisi, komunitas, pelaku wisata, serta masyarakat yang menjaga warisan alam dan budaya Bojonegoro.
Mereka semua memiliki bagian dalam perjalanan ini.
Maka, dua capaian besar tersebut seharusnya menjadi energi kolektif untuk melangkah lebih jauh.
Bojonegoro selama ini dikenal sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi. Namun, masa depan daerah tidak boleh hanya bergantung pada sumber daya energi yang memiliki keterbatasan.
Pertanian dapat menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Geopark dapat menjadi pintu pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, konservasi, dan ekonomi kreatif.
Dua sektor ini bahkan menawarkan pesan yang sama: kekayaan daerah harus dikelola dengan pengetahuan, keberanian mengambil kebijakan, dan tanggung jawab antargenerasi.
Dari sawah-sawah yang menghasilkan pangan hingga warisan bumi yang mendapatkan perhatian dunia, Bojonegoro sedang memperlihatkan bahwa daerah ini memiliki potensi lebih besar daripada sekadar dikenal sebagai lumbung energi.
Kini, tugas Setyo Wahono dan Nurul Azizah bersama seluruh elemen masyarakat adalah memastikan dua capaian tersebut tidak berhenti menjadi berita membanggakan hari ini.
Sebab, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berhasil mencapai sesuatu, tetapi juga siapa yang mampu menjaga, mengembangkan, dan mewariskan keberhasilan itu kepada generasi berikutnya.
Bojonegoro sudah memiliki alasan untuk bangga. Kini saatnya memastikan kebanggaan itu benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
