JagatSembilan.com | Bojonegoro – Guna memastikan data sosial ekonomi masyarakat benar-benar akurat dan objektif, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai mengintensifkan proses Ground Check (GC) atau verifikasi dan validasi (verval) lapangan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Tahapan ini menjadi langkah penting untuk pelaksanaan program berbasis masyarakat bisa dilaksanakan secara tepat sasaran.
Pelaksanaan verval lapangan tersebut dimulai pada Senin (11/05/2026) dan dijadwalkan berlangsung selama dua pekan ke depan. Dalam prosesnya, Pemkab Bojonegoro mengerahkan ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun langsung ke lapangan. Mereka bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga tenaga penyuluh di masing-masing wilayah guna mencocokkan kondisi riil masyarakat dengan data yang tercatat dalam DTSEN.
Langkah percepatan validasi data ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian koordinasi yang sebelumnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pada 5 Mei lalu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memimpin koordinasi intensif terkait persiapan ground check DTSEN. Selanjutnya, pembahasan teknis kembali digelar bersama Sekretaris Daerah Edi Susanto pada 6 Mei.
Upaya tersebut sekaligus menindaklanjuti arahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono yang sebelumnya menegaskan pentingnya validitas data penerima bantuan sosial saat memberikan pengarahan kepada aparatur desa dan pendamping desa pada 22 April lalu.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo, menegaskan langkah ini diambil mengingat keakuratan data menjadi penentu kebijakan yang tepat. “Mulai kemarin telah melakukan rakor persiapan di masing-masing kecamatan agar pelaksanaan ground check ini berjalan akuntabel. Hari ini, ASN secara serentak mulai turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan ” ujar Agus Susetyo, Selasa (12/05/2026).
Prosesnya, untuk verifikasi validasi DTSEN dilakukan pada Januari-April lalu. Setelah analisis, ditemukan anomali/kejanggalan. Kejanggalan ini bisa fakta yang benar juga fakta yang salah, sehingga memerlukan ground check lebih lanjut.
“Contohnya ditemukan pendapatan yang tidak sesuai, atau ada satu rumah dihuni oleh sembilan kepala keluarga, hingga luas rumah tidak sesuai,” jelasnya.
Agus menjelaskan, fenomena ini mengindikasikan adanya fakta lapangan yang perlu disesuaikan kembali. Oleh karena itu, verifikasi lapangan ini menjadi krusial untuk mencocokkan kondisi riil di masyarakat dengan empat komponen utama penentu data peringkat kesejahteraan versi BPS, yakni tingkat pendidikan, kepemilikan aset, pendapatan, serta kondisi hunian.
Para ASN secara serentak mulai turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan. Melalui gerakan Ground Check ini, Pemkab Bojonegoro berharap dapat menghasilkan basis data yang bersih dan kredibel, sehingga anggaran negara dapat tersalurkan secara efektif kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
