JagatSembilan.com | Bojonegoro – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei dimanfaatkan DPRD Bojonegoro untuk mengapresiasi sekaligus mengevaluasi kinerja sektor pendidikan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Meski dinilai telah menunjukkan arah positif, sejumlah catatan penting tetap disampaikan.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, menilai berbagai program yang berjalan di era Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah sudah berada di jalur yang tepat. Hal ini terlihat dari peningkatan anggaran beasiswa hingga intervensi terhadap anak tidak sekolah (ATS).
“Pemberian beasiswa patut diapresiasi,” kata Abdulloh Umar kepada awak media, Sabtu (2/5/2026).
Pemerataan Akses Jadi Tantangan Utama
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Pemerataan akses pendidikan, kemudahan proses pengajuan bantuan, serta penuntasan angka putus sekolah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Sebagai bentuk evaluasi, DPRD mendorong agar pelaksanaan program pendidikan terus diperbaiki, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat. Selain itu, serapan anggaran juga diminta untuk dimaksimalkan dengan prosedur yang lebih sederhana.
“Prinsipnya semua warga miskin dan berprestasi harus mendapatkan haknya berupa pendidikan gratis dan berkualitas,” tegasnya.
Dana Abadi Pendidikan
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga mengapresiasi pembentukan dana abadi pendidikan. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan program pendidikan di Bojonegoro.
Dana abadi itu diharapkan mampu mendorong pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjamin kualitas pendidikan secara berkelanjutan di berbagai lembaga, baik sekolah umum, madrasah, hingga pondok pesantren, negeri maupun swasta.
Soroti Putus Sekolah dan Kesejahteraan Guru
Selain itu, Abdulloh Umar juga menyoroti masih adanya angka putus sekolah yang perlu ditekan secara maksimal. Ia menegaskan, faktor ekonomi tidak boleh lagi menjadi alasan anak-anak di Bojonegoro berhenti mengenyam pendidikan.
“PR-nya angka putus sekolah harus ditekan secara maksimal. Jangan sampai ada yang putus sekolah karena faktor biaya,” lanjutnya.
Di sisi lain, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi sorotan, terutama bagi guru madrasah yang dinilai belum mendapatkan insentif dari pemerintah daerah.
“Insentif untuk para guru madrasah supaya segera dialokasikan. Jangan sampai ada kesenjangan. Sama-sama berkontribusi untuk daerah,” tambahnya.
Pemkab Fokus Tangani Anak Tidak Sekolah
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat berbagai program pendidikan, khususnya dalam menangani anak tidak sekolah (ATS).
Ia mengungkapkan, saat ini masih terdapat lebih dari 6.000 anak tidak sekolah di Bojonegoro yang menjadi perhatian serius pemerintah.
“Masih terdapat 6.000 lebih ATS di Bojonegoro yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujarnya.
Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari program beasiswa daerah, bantuan pendidikan, hingga pendampingan intensif agar anak-anak tersebut dapat kembali ke bangku sekolah.
“Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Tidak boleh ada anak Bojonegoro yang terhambat sekolah karena keterbatasan ekonomi,” tegasnya.
Aspirasi Guru Madrasah Mulai Ditindaklanjuti
Terkait kesejahteraan guru madrasah, Pemkab Bojonegoro juga mulai memberikan perhatian serius. Hal ini disampaikan Nurul Azizah saat menerima audiensi perwakilan Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) pada 7 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan aspirasi terkait belum meratanya insentif, khususnya bagi tenaga pendidik di lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti RA, MI, MTs, dan MA.
Menanggapi hal itu, Nurul Azizah menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Hasil audiensi hari ini akan segera kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi bersama OPD terkait,” ujarnya kala itu.
