JagatSembilan.com | Bojonegoro – Sejumlah pengurus DPC dan DPD Partai NasDem Bojonegoro, menyatakan tidak sepakat dan menolak langkah partainya yang memberikan rekomendasi kepada Ana Mu’awanah, sebagai bakal calon Bupati Bojonegoro.
Ketidaksepakatan itu dilakukan dengan cara menolak rekomendasi lalu dilanjut walk out dari ruang acara yang berlangsung di rumah pemenangan partai NasDem setempat.
Penolakan itu menurut Ketua DPC Pasangan, Ibnu Mukti, karena rekomendasi ini tidak aspiratif.
“Partai tidak mengikutsertakan kadernya dalam menentukan figur yang direkom. Kalo begitu, ya silakan partai diambil, tapi kadernya tidak bisa diambil,” katanya.
Menurut Ibnu, dari 28 DPC NasDem yang ada, ada 20 DPC yang tidak se-aspirasi dengan partai.
“Mereka hadir dalam acara ini karena diundang pimpinan. Kita hormatilah. Tapi aspirasi mereka ke Bu Nurul Azizah,” tambahnya. Rabu (26/06/2024).
Yang turut walk out dari acara penyerahan rekom ini juga ada ketua Dewan Pertimbangan DPD NasDem Bojonegoro, Alham M. Ubey.
Hampir senada dengan sikap DPC-DPC yang walk out, Alham menilai karena rekom itu tidak aspiratif.
“Kita sebagai kader partai, menghormati sikap DPP. Tapi kita tidak sepakat dengan figur yang direkom,” kata mantan Ketua DPD NasDem Bojonegoro ini.
Menurut Alham yang juga mantan ketua Panwaslu Kabupaten Bojonegoro ini, sikapnya dan sikap para DPC-DPC yang walk out itu menunjukkan bahwa mereka ingin ada perubahan kepemimpinan di Bojonegoro lima tahun ke depan.
Soal sanksi yang akan dikenakan kepada kader yang tidak sejalan dengan pimpinan pusat, menurut Alham tidak jadi masalah.
“Ya, kalau mau diberi sanksi, ya silakan aja. Ndak saya pikir itu, saya yakin para kader siap menerimanya,” kata pendiri partai NasDem di Bojonegoro ini.
Secara langsung, SK DPP NasDem tentang rekomendasi calon Bupati Bojonegoro nomor: 171-SI/RP/BPP-NasDem/VI/2024, yang ditanda tangani ketua Bappilu DPP NasDem, Prananda Paloh, Wasekjen Willy Adtya dan Ketua Umum Surya Paloh ini dibacakan oleh sekretaris DPD NasDem Bojonegoro, Hely Suharyono.
Hely mengatakan, DPP memerintahkan kepada seluruh kader untuk mematuhi keputusan ini. Selain itu, meminta kepada Ana Mu’awanah untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik untuk menentukan calon wakil Bupati sebagai pasangannya.
