JagatSembilan.com | Bojonegoro – Dalam rangka memperingati Hari Kartini, KOPRI IKIP PGRI Bojonegoro mengadakan Diskusi Terbuka bertajuk “Mewujudkan Kesetaraan dalam Pengasuhan Anak di Tengah Beban Ganda Perempuan”. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (28/04/2025) dan diikuti oleh anggota PMII serta masyarakat umum.
Diskusi ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pengasuhan anak, terutama di tengah realitas beban ganda yang masih dihadapi banyak perempuan.
Kegiatan menghadirkan dua narasumber utama yakni, Armayanti Sanusi Chairperson Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan dan Salisus Agustin Zainur Rohmah dari KOPRI IKIP PGRI Bojonegoro yang memberikan perspektif mendalam.
Armayanti Sanusi, Chairperson Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan periode 2023–2027. Pada acara itu Armayanti Sanusi menyampaikan materi berjudul “Beban Ganda: Ketidakadilan Struktural dalam Pengasuhan Anak”.
Dalam pemaparannya, Armayanti Sanusi menekankan ketimpangan gender yang masih terjadi di ranah pengasuhan serta hambatan struktural yang menghalangi perempuan.
“Kebijakan berbasis kesetaraan sangat penting, termasuk cuti ayah dan penguatan komunitas pengasuhan berbasis masyarakat,” tegas Armayanti.
Pemateri kedua yakni Salisus Agustin Zainur Rohmah, Ketua KOPRI PC PMII Bojonegoro. Pada kesempatan itu Salisus Agustin memaparkan materi berjudul “Feminisme Kultural dan Nilai Pengasuhan”.
Salisus Agustin mengajak peserta untuk memahami pengasuhan dari sudut pandang budaya.
“Nilai-nilai feminin seperti empati dan solidaritas memiliki peran besar dalam membangun komunitas pengasuhan yang adil,” ujar Salisus Agustin.
Diskusi berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang membahas berbagai tantangan struktural dan kultural dalam mewujudkan pengasuhan yang setara.
Melalui kegiatan ini, KOPRI IKIP PGRI Bojonegoro berharap kesadaran akan pentingnya pembagian peran dalam pengasuhan anak semakin meningkat.
“Pengasuhan anak bukan semata tugas domestik perempuan, melainkan kerja sosial dan politik yang harus dibagi secara adil antara laki-laki dan perempuan,” terang panitia.
