jagatsembilan.com | Banten – Hj. Ratna Juwita Sari anggota DPR RI Fraksi PKB melakukan Kunjungan Kerja Reses ke PLTU Banten 3 Lontar Omu Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten hari Senin, (08/05/2023). Dirinya berharap, semoga semangat transisi energi yg saat ini gencar digalakkan oleh pemerintah bisa disikapi dengan cepat oleh PLN Indonesia Power.
“Baik itu dari perubahan skema bisnis maupun secara teknis operasionalnya, agar kehandalan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga dan secara keekonomian terus mampu memberikan kontribusi positif kepada negara.” kata aktifis lingkungan hidup itu
Sementara itu, Dony Maryadi Oekon Ketua Komisi VII DPR RI menegaskan peningkatan pengembangan pembangunan PLTU Banten 3 Lontar POMU di Provinsi Banten berkapasitas 1×115 megawatt, akan memperkuat sistem kelistrikan di Jawa Bali. Sehingga, dengan adanya peningkatan tersebut dapat memperkuat pasokan listrik di Jakarta dan sekitarnya.
“Komisi VII DPR berharap agar pembangunan penambahan PLTU Lontar Extension ini dapat memperkuat pasokan listrik Jakarta dan sekitarnya dalam system kelistrikan Jawa Bali,” ungkap Dony Hal saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PLTU 3 Lontar POMU di Provinsi Banten.
Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga berharap dengan adanya peningkatan kelistrikan itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, pemanfaatan fasilitas, dan bantuan untuk masyarakat sekitar serta program-program lainnya yang berdampak langsung pada masyarakat.
Diketahui, selama pertemuan, Komisi VII memperoleh informasi mulai dari pelaksanaan kegiatan di PLTU Lontar, permasalahan-permasalahan yang dihadapi khususnya keterlambatan Commercial Operational Date PLTU Lontar Extension, hingga dukungan yang dibutuhkan serta kontribusi yang telah dan akan dilakukan oleh PLTU Lontar Banten.
“Kunjungan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Komisi VII DPR RI dan mitra kerja yaitu PT PLN Persero dalam hal ini PT Indonesia Power dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yakni system perekrutan yang selama ini dianggap sulit oleh masyarakat sekitar wilayah PLTU Lontar Banten dan juga khususnya permasalahan dalam sektor ketenagalistrikan,” ujarnya.
