JagatSembilan.com | Bojonegoro – Harapan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut mendorong ribuan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendatangi Gedung DPRD Bojonegoro, Senin (22/6/2026). Mereka menyuarakan dukungan terhadap program prioritas pemerintah pusat yang kini sedang dievaluasi.
Peserta aksi berasal dari berbagai dapur MBG atau SPPG di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Mereka memadati halaman DPRD sejak pagi sambil membawa spanduk dan poster dukungan, salah satunya bertuliskan “Lanjutkan Program Presiden”.
Dengan pengawalan aparat keamanan, aksi berlangsung tertib dan damai. Dalam kesempatan tersebut, massa tidak hanya meminta program tetap berjalan, tetapi juga mengharapkan adanya penyempurnaan sistem pelaksanaan agar berbagai persoalan yang sempat muncul dapat diminimalkan.
Koordinator aksi, Heli Supangat, menegaskan bahwa kedatangan para pekerja dan mitra MBG bertujuan menyampaikan aspirasi terkait keberlanjutan program yang saat ini menjadi perhatian publik.
“Program MBG harus tetap berjalan dan tidak dihentikan karena alasan administratif yang belum memiliki kejelasan. Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan telah memberikan manfaat bagi banyak pihak,” kata Heli dalam orasinya.
Menurut Heli, evaluasi terhadap pelaksanaan program merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari upaya perbaikan. Namun, proses evaluasi tersebut tidak semestinya menghentikan operasional program yang selama ini telah berjalan.
“Kami meminta DPRD ikut mengawal keberlangsungan program ini. Jika ada kekurangan, silakan diperbaiki. Jika ada pelanggaran, silakan ditindak. Tetapi programnya harus tetap berjalan,” ujarnya.
Di tengah sorotan terhadap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah, peserta aksi menilai pengawasan dan penegakan aturan tetap diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan serta terhindar dari potensi penyimpangan.
Mereka juga meminta pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG. Menurut peserta aksi, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan tanpa mengganggu tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, menyampaikan apresiasi atas penyampaian pendapat yang berlangsung tertib dan damai.
“Kami tentu menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh relawan karena aspirasi ini dilaksanakan dengan tertib dan damai. Itu poin yang utama,” ujar Abdulloh Umar saat menemui massa aksi.
Politisi PKB Bojonegoro itu mengakui bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama.
“Kita tidak memungkiri bahwa dalam pelaksanaannya terdapat berbagai penyimpangan yang harus menjadi perhatian. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bersama agar program dapat berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.
Abdulloh Umar juga mendukung pelibatan masyarakat dalam pengawasan program. Menurutnya, keterlibatan publik, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas distribusi maupun standar gizi yang diterapkan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Bojonegoro berkomitmen meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi program.
“Ini merupakan program prioritas pemerintah pusat. Kami di daerah akan meneruskan apa yang menjadi aspirasi para relawan ini agar menjadi perhatian serius,” pungkasnya.(red)
