JagatSembilan.com | Bojonegoro – Ketua SMSI Bojonegoro Sasmito ingin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memberikan ruang informasi dan konfirmasi dengan mudah terhadap awak media saat akan melakukan konfirmasi, khususnya soal berita kritik. Selasa (25/03/2025). Hal itu disampaikannya saat Sinergi dan Kolaborasi Bersama Media yang dilaksanakan oleh tiga BUMD Bojonegoro.
Pria yang juga Sekretaris Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) juga menyatakan bahwa keterbukaan informasi dan konfirmasi ini, sangatlah penting, karena dalam kode etik jurnalis dijelaskan bahwa wartawan harus membuat berita berimbang dan tidak sepihak.
“Jika organisasi perangkat daerah (OPD) atau Satker mudah di konfirmasi maka berita kritik yang ditulis oleh wartawan akan menjadi seimbang ketika ditayangkan di media dan tidak menjadi berita sepihak yang terkesan menjadi fitnah,” terang Sasmito.
Sehingga tambah Sasmito jika berita kritik yang ditulis oleh wartawan, harus memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait yang ada dalam berita tersebut untuk memberikan konfirmasi, agar berita yang ditampilkan detail dan berimbang.
“Namun jika ada berita kritik dan OPD tidak mau dikonfirmasi, sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang ditulis atau dikritisi oleh media. Begitu juga sebaliknya Wartawan juga harus memberikan konfirmasi kepada pihak-pihak yang ditulis sebagai bentuk perimbangan berita yang sudah tertuang dalam aturan jurnalistik atau penulisan berita,” tambahnya.
Dia berharap setiap wartawan yang melakukan peliputan berita jurnalis selayaknya melakukan aturan kode etik jurnalis dalam setiap peliputannya, dan mengedepankan nurani dalam setiap penulisan berita tanpa ada kepentingan pribadi atau ditunggangi pihak lain yang dapat merugikan pihak pihak lain.
Menurut Sasmito, semua ada konsekuensinya dalam setiap penulisan berita, keterbukaan publik oleh pejabat pemerintahan akan sangat membantu awak media melakukan karya jurnalistik sesuai UU Pers no 40 tahun 1999.
Menurutnya ketika sebuah persoalan yang ditudingkan dalam sebuah penulisan tidak menjadi tudingan sebagai berita fitnah maka perlu adanya konfirmasi dari awak media kepada pihak yang diduga, begitu juga sebaliknya.
“Setiap wartawan wajib melakukan konfirmasi terhadap dua belah pihak yang kritis dan yang dikritisi, dan jika wartawan yang melaksanakan tugas jurnalisnya tidak seimbang maka harus memberikan hak jawab ketika yang bersangkutan ingin menjawab,” tegasnya.
Sasmito mengajak semua awak media menjalankan tugas dan kewajiban sebagai jurnalis sesuai dengan aturan kode etik dan dan undang undang pers yang berlaku.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono Nyatakan Tidak Anti Kritik
Sementara itu Bupati Bojonegoro Setyo Wahono yang hadir dalam acara itu secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak anti kritik.
Setyo Wahono juga menerangkan, bahwa dirinya bangga peran media. Setyo Wahono sebagai pejuang demokrasi, mengaku tidak pernah luput dari sorotan media.
“Saya bukan anti kritik, bahkan saya membebaskan kepada teman-teman media untuk mengkritisi OPD/Dinas, asal bukan secara pribadi,” tegas Setyo Wahono.
Pria asal Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo itu mengaku percaya jurnalis/wartawan mempunyai kode etik, norma dan keinginan yang sama untuk kebaikan masyarakat di kabupaten Bojonegoro.
“Semua ini demi Bojonegoro, di mana isu kemiskinannya dan stunting nya tinggi serta IPM nya rendah, inilah PR kita bersama. Sehingga harapan saya kepada rekan-rekan media untuk memberikan kontribusi yang baik,” ucapnya.
Ia menyebutkan, angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro ini 11,7 persen di Jawa Timur, indeks pembangunan manusia (IPM) 7,5 persen dan untuk stunting juga tinggi.
“Kami terbuka kepada teman-teman media, oleh karenanya jika ada pemerintahan kami yang kurang pas bisa dikritik, agar kami bisa langsung menegur OPD,” pungkas Bupati Bojonegoro.
Tiga BUMD Bojonegoro yang mengadakan acara Sinergi dan Kolaborasi Bersama Media itu adalah PT ADS, PDAM dan juga BPR Bojonegoro.
Dalam acara itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom), Kepala Bagian Prokopim Bojonegoro. Selain itu juga dihadiri oleh Ketua SMSI, IJTI, AJI, PWI dan JMSI. Acara itu dilaksanakan di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro selesai saat buka bersama.
