JagatSembilan.com | Bojonegoro – Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Penegasan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan tim pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro di Rumah Dinas Wabup, Jumat (19/6/2026).
Kunjungan petugas BPS tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar secara nasional. Dalam kesempatan itu, Nurul Azizah turut mengikuti proses wawancara pendataan yang dilakukan oleh petugas mitra statistik BPS.
Petugas yang hadir dengan seragam resmi disambut hangat oleh orang nomor dua di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tersebut. Proses wawancara terkait instrumen ekonomi domestik berlangsung lancar dan interaktif.
Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan dengan metode door-to-door atau dari rumah ke rumah. Dalam pelaksanaannya, petugas pencacah menggunakan sistem wawancara digital terintegrasi berbasis aplikasi gawai guna meningkatkan akurasi dan kualitas data yang dihimpun.
Di sela-sela proses pendataan, Wabup Nurul Azizah mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak ragu memberikan informasi yang dibutuhkan petugas sensus.
“Kami tegaskan bahwa seluruh data yang diberikan oleh masyarakat dijamin kerahasiaannya secara ketat oleh undang-undang. Perlu dicatat, basis data Sensus Ekonomi ini murni untuk kepentingan statistik pembangunan dan sama sekali tidak akan digunakan untuk keperluan regulasi perpajakan,” tegas Nurul Azizah perempuan asli Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander itu.
Menurut perempuan yang juga mantan Sekda Bojonegoro itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar pemerintah memiliki data yang akurat dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Nurul Azizah mengajak seluruh warga Bojonegoro untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan jawaban yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.
“Masyarakat Bojonegoro, ayo bersama-sama kita laksanakan dan sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Pertanyaan-pertanyaan dari petugas lapangan mohon dijawab dengan fakta riil dan apa adanya, agar kita semua tahu secara makro berapa persisnya angka pertumbuhan ekonomi riil masyarakat Bojonegoro saat ini,” pesan Wabup Nurul.
Untuk mengantisipasi potensi penipuan yang mengatasnamakan petugas sensus, Pemkab Bojonegoro bersama BPS juga mengingatkan masyarakat agar mengenali identitas resmi petugas lapangan.
Setiap petugas SE2026 dibekali rompi khusus Sensus Ekonomi 2026, tanda pengenal resmi yang dilengkapi QR Code, serta surat tugas yang ditandatangani Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro.
Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan data yang valid, hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.(red)
