Oleh: K. Ahmadi Ilyas
Nikah sirri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai syarat dan rukun agama, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam masyarakat Indonesia, fenomena nikah sirri masih banyak ditemukan dengan berbagai latar belakang motif, mulai dari faktor ekonomi, keinginan menghindari prosedur administratif yang rumit, hingga alasan pribadi tertentu.
Tidaklah bijak, jika pembahasan nikah sirri hanya dilihat dari aspek hukum normatif agama, akan tetapi juga perlu ditinjau dari sudut pandang hukum positif Indonesia, sosial kemasyarakatan dan psikologi. Sebab, pernikahan bukan hanya hubungan antara dua individu, melainkan juga hubungan institusi sosial yang memiliki dampak luas terhadap keluarga, anak, dan masyarakat.
Secara legal hukum agama, asal syarat dan rukun nikah dipenuhi, maka pernikahan itu sah.
Namun perlu diingat, agama itu memiliki dua pilar yang harus seimbang, Hubungan hamba kepada Tuhannya (hablul minallah) dan hubungan sesama manusia (hablum minan nas). Sehingga tidak bisa dalam pernikahan berhenti dalam satu aspek hubungan saja.
Sebab bagaimanapun sebuah pernikahan itu tidak murni ibadah tapi juga mengandung ibadah sosial. Jadi dalam hal ini, nikah Sirri juga harus di tinjau dari aspek hukum positif Indonesia, hukum sosial kemasyarakatan dan aspek psikologis
1. Dalam perspektif hukum positif.
Nikah sirri yang memenuhi syarat rukun syariat dapat dianggap sah secara keagamaan. Namun, karena tidak dicatatkan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut (nikah Sirri) tidak memiliki kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum yang sempurna di hadapan negara.
Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga ditegaskan pentingnya pencatatan pernikahan:
- Pasal 5 ayat (1): “Setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”
- Pasal 6 ayat (2): “Perkawinan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum negara.”
- Pasal 7: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.”
Pemerintah dalam hal ini telah melaksanakan kebijakan yang berorientasi maslahah, sesuai dengan kaidah :
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
Artinya: “Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”
2. Nikah Sirri dalam Perspektif Sosial Kemasyarakatan
Nikah Sirri sangat berpotensi:
a. Mengaburkan Kepastian Status Sosial Keluarga.
Dalam kehidupan bermasyarakat, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai bukti resmi keberadaan sebuah keluarga. Ketika pernikahan tidak tercatat, sering kali muncul kesulitan dalam membuktikan hubungan suami-istri di hadapan masyarakat maupun lembaga negara.
Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti kesulitan mengurus administrasi kependudukan, hak waris, hak nafkah, dan status hukum anak. Akibatnya, keluarga yang terbentuk melalui nikah sirri rentan menghadapi berbagai hambatan sosial di kemudian hari.
b. Potensi Timbulnya Konflik Keluarga.
Pernikahan yang tidak memiliki dokumentasi resmi lebih rentan memunculkan sengketa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri. Dalam beberapa kasus, salah satu pihak dapat dengan mudah mengingkari pernikahan atau menghindari tanggung jawab karena tidak adanya bukti hukum yang kuat.
Keadaan ini tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga dapat melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak sehingga memicu konflik sosial yang lebih luas.
3. Dampak terhadap Anak.
Anak merupakan pihak yang paling rentan menerima dampak dari persoalan administrasi perkawinan. Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan yang lebih baik dibanding masa lalu, kenyataannya masih terdapat berbagai kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan dan hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.
Dari sisi sosial, sebagian anak juga berpotensi mengalami stigma atau pertanyaan dari lingkungan sekitar terkait status keluarganya.
4. Sulitnya kontrol Sosial.
Dalam masyarakat, pernikahan yang diumumkan secara terbuka memiliki fungsi i’lan an-nikah (publikasi pernikahan) sehingga masyarakat mengetahui dan dapat mengawasi keberlangsungan rumah tangga tersebut.
Sebaliknya, nikah yang dirahasiakan berpotensi mengurangi fungsi kontrol sosial sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, seperti penelantaran pasangan atau praktik poligami yang tidak bertanggung jawab.
5. Nikah Sirri dalam Perspektif Psikologi.
Nikah Sirri mengakibatkan :
a. Rasa Tidak Aman dalam Hubungan.
Salah satu kebutuhan dasar manusia dalam hubungan adalah rasa aman. Ketika pernikahan tidak memiliki pengakuan administratif yang jelas, sebagian pasangan dapat mengalami kecemasan mengenai masa depan hubungan mereka.
Perasaan ini dapat muncul dalam bentuk kekhawatiran ditinggalkan pasangan, tidak memperoleh perlindungan hukum, atau ketidakpastian terhadap masa depan anak-anak mereka.
b. Beban Psikologis pada Istri.
Dalam banyak kasus, pihak yang paling merasakan dampak psikologis nikah sirri adalah istri. Ketika status pernikahan harus dirahasiakan atau tidak diakui secara terbuka, sebagian perempuan dapat mengalami tekanan emosional berupa:
- Perasaan tidak dihargai.
- Kekhawatiran kehilangan hak-haknya.
- Kecemasan terhadap masa depan rumah tangga.
Ketidaknyamanan dalam pergaulan sosial. Bahkan Sebutan pelakor oleh para tetangga juga akan menghantui setiap mimpi istri siri karena anggapan merebut suami orang, meskipun fakta yang sebenarnya terjadi tidak selalu seperti itu.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas kehidupan rumah tangga dan kesehatan mental secara keseluruhan.
c. Pengaruh terhadap Anak.
Anak membutuhkan identitas yang jelas dan lingkungan keluarga yang stabil untuk mendukung perkembangan psikologisnya. Ketika muncul persoalan terkait status keluarga atau konflik yang berkaitan dengan pernikahan orang tua, anak dapat mengalami kebingungan identitas, rasa minder, atau tekanan emosional tertentu.
Walaupun tidak semua anak dari nikah sirri mengalami masalah tersebut, potensi risiko psikologis ini tetap perlu diperhatikan.
d. Menurunnya Kualitas Komitmen.
Secara psikologis, pencatatan perkawinan dan pengakuan publik dapat memperkuat rasa tanggung jawab serta komitmen pasangan. Sebaliknya, ketika hubungan tidak memiliki pengakuan resmi, sebagian individu mungkin memandang hubungan tersebut sebagai sesuatu yang lebih mudah diakhiri atau diingkari.
Karena itu, keberadaan bukti legal sering kali berfungsi sebagai penguat komitmen dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.
Kesimpulannya adalah bahwa dari perspektif hukum positif, nikah Sirri di anggap melanggar undang undang, dari perspektif sosial kemasyarakatan, nikah sirri berpotensi menimbulkan berbagai persoalan terkait status keluarga, hak-hak anggota keluarga, konflik sosial, dan perlindungan terhadap anak. Sementara dari perspektif psikologi, nikah sirri dapat memunculkan perasaan tidak aman, tekanan emosional, serta ketidakpastian yang memengaruhi kualitas hubungan suami-istri dan perkembangan anak.
Semuanya adalah bentuk mafsadah, dan Islam melarang hal demikian. Dalam kaidah fikih di jelaskan :
درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح
Artinya: “Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan.”
Mafsadah dan potensinya juga perlu di antisipasi. Dalam karyanya al-Muwafaqat, Asy-Syatibi menyatakan bahwa Sadd al-Dzari‘ah adalah menolak sesuatu yang boleh (nikah sirri) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (Potensi madhorot dan merugikan pasangan).
Oleh karena itu, meskipun suatu pernikahan sirri dapat dianggap sah menurut agama, namun ketika berpotensi membahayakan salah satu pihak, menimbulkan resiko dan kerugian kepada pasangan dan anak, maka nikah Sirri hukumnya haram.
Dalam kaidah fiqh dijelaskan:
لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ
Artinya: “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain”.
Kecuali kalau bisa menutup semua potensi yang merugikan, maka nikah Sirri hukumnya sah dan tidak ada keharaman, akan tetapi itu pun sulit, kalau tidak boleh dikatakan mustahil.
*) Penulis adalah K. Ahmadi Ilyas Ketua LBM Kesan Langitan dan Tim Perumus LBM PCNU Bojonegoro serta Pengasuh Ponpes Darul Ma’arif
