JagatSembilan.com | Bojonegoro – Sebagai daerah penghasil minyak, menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten yang memiliki APBD yang terbesar, hingga lebih dari Rp 7 T. Sayangnya besarnya anggaran tidak berbanding lurus terhadap tingkat ekonomi masyarakat yang ternyata masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi.
Hal itu mendapatkan sorotan dari Dian Widodo Direktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Indonesia. Dirinya menduga, adanya ketidak efektifan dalam penganggaran sehingga menjadi penyebab persoalan kemiskinan yang masih tinggi.
“Semestinya anggaran harusnya lebih diperuntukan untuk pos anggaran program dan kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, namun ternyata masih banyak pos anggaran yang menyedot banyak anggaran untuk oprasional,” kata Pak Dian sapaan akrabnya. Senin, (25/09/2023)
Dirinya menambahkan, kalaupun toh dianggarankan semestinya bisa diminimalisir karena itu adalah sudah menjadi tanggung jawab aparatur untuk melaksanakan tugas tersebut.
“Sebagai contoh, dalam dokumen Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (P-PPAS APBD) tahun 2023, ditemukan pada unit organisasi Dinas Pendidikan ada program/kegiatan /sub kegiatan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan nonformal/kesetaraan dengan sasaran target dokumen hasil perhitungan pemetaan sebanyak 12 dokumen” dianggarkan sebesar Rp39.8 M dirubah menjadi 48 M,” tambahnya
Pak Dian menduga banyak lagi item program atau kegiatan yang targetnya adalah dokumen atau laporan yang dianggaran begitu besar di dinas Pendidikan.
“Dan sangat di mungkinkan itu juga terjadi di OPD lain,” imbuhnya.
Menurutnya, anggaran-anggaran sebesar itu semestinya bisa di alihkan untuk pos pos lain. Misal pembangunan Gedung atau sarana prasarana yang tentunya manfaat bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Ini baru contoh kecil dari cerminan anggaran Kabupaten Bojonegoro, yang tidak menutup kemungkinan itu terjadi di pos pos lain. Sehingga dugaan anggaran tidak efektif sangatlah mungkin terjadi. Tdak salah juga jika ada Bahasa anggaran besar namun tingkat kemiskinan juga masih tinggi,” terangnya.
Dian Widodo menyampaikan harapan kepada berbagai pihak atau stakeholder . Kususnya DPRD supaya menjalankan fungsi budgeting dengan tepat.
Menurut dian ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengefektifkan penganggaraan di Bojonegoro. Diantaranya adalah meningkatkan efektifitas alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan, melalui efesiensi atau pengurangan anggaran-anggaran operasional dan angaran-anggaran yang sifatnya rutin.
“Mengalihkan untuk program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan layanan Pendidikan dan Kesehatan secara langsung ke masyarakat,” terangnya
Dian melanjutkan, untuk mendukung percepatan pencapaian pembangunan layanan dasar, diperlukan afirmasi kebijakan yaitu melalui reformulasi ADD dengan memasukan perhitungan kinerja dalam menghitung besaran alokasi setiap desa.
“Strategi ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengakselerasi pencapaian SPM khususnya Pendidikan dan Kesehatan, sementara pemerintah Desa juga memiliki komitmen untuk mewujudkan pelayanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) karena adanya jaminan anggaran melalui skema perhitungan kinerja ADD,” terangnya
