Oleh; Anggun Sofia Ardila
Hari ini, Solidaritas Perempuan (SP) genap menapaki usia 35 tahun, sebuah penanda keteguhan yang sejajar dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Ironisnya, alih-alih merayakan capaian, momentum ini justru dipenuhi duka dan kemarahan. Saya, sebagai penulis yang juga mantan Ketua Komisariat PMII dan merasakan getaran perjuangan sipil di Bojonegoro, merasa terdorong untuk menyajikan narasi ini.
Kami para pegiat, melihat keprihatinan yang disuarakan SP dan Gerakan Muda Melawan (Germula) bukan sekadar kritik, melainkan jeritan kolektif atas kegagalan negara.
Peringatan hari jadi SP ini menjadi cermin tragis bagi kondisi bangsa. Musta’ana, perwakilan Anggota SP di Bojonegoro, dengan tegas menyatakan, “Kami menganggap bencana ekologis di Sumatera adalah puncak dari kegagalan tata kelola yang ekstraktif dan komitmen iklim yang minim keadilan gender”.
Musta’ana dan Germula menelanjangi kegagalan struktural pemerintah dalam merespons darurat kemanusiaan di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Betapa hinanya, di tengah jutaan penderitaan, Kepala BNPB justru dinilai gagal empati dengan menyebut bencana “hanya mencekam di media sosial”.
Faktanya berbicara lebih keras dari klaim. Bantuan di Aceh belum merata, dan pemerintah hingga kini belum menetapkan status Bencana Nasional. Padahal, kerusakannya masif, mencapai 1.666 titik infrastruktur dan memaksa lebih dari 1.057.482 jiwa mengungsi.
Yang lebih memilukan, respons yang cenderung maskulin dan teknis telah gagal melindungi perempuan dan anak-anak, membuat mereka menghadapi kerentanan berlapis tanpa dignity kit dan mitigasi risiko Kekerasan Berbasis Gender (KGB) di pengungsian.
Tragedi Sumatera, menurut kacamata SP, akan terulang. Ancaman serupa kini membayangi Bojonegoro. Kabupaten ini, yang sudah kehilangan 5.080 hektar tutupan pohon sejak 2001 , justru sedang dipaksa menerima Proyek Strategis Nasional (PSN) pabrik bioetanol-metanol senilai Rp22,8 triliun. Proyek ini membutuhkan pembebasan kawasan hutan seluas 5.130 hektar.
Sofita Sari, Ketua Komunitas Germula, dengan lantang menyimpulkan kegelisahan generasi muda. “Rencana Proyek Bioetanol Bojonegoro ini adalah Solusi Palsu. Ini mengulangi akar deforestasi yang menyebabkan tragedi di Sumatera. Kami dari gerakan muda Bojonegoro akan terus masif menuntut keselamatan ekologis di atas investasi triliunan rupiah,” tegasnya.
Pada usia ke-35 ini, Solidaritas Perempuan menuntut bukan hanya pemenuhan hak pengungsi yang berkeadilan gender , tetapi juga penolakan total terhadap izin pelepasan kawasan hutan untuk Proyek Bioetanol Bojonegoro dari Kementerian Kehutanan.
Ini bukan sekadar tuntutan, ini adalah penolakan terhadap narasi bahwa investasi triliunan rupiah bisa dibeli dengan mengorbankan keamanan ekologis. Perjuangan gerakan-gerakan kecil di Bojonegoro adalah perjuangan untuk martabat dan masa depan.
*) Penulis adalah Anggun Sofia Ardila mantan Ketua Komisariat PMII IKIP PGRI Bojonegoro dan juga calon anggota Solidaritas Perempuan Bojonegoro
