JagatSembilan.com | Bojonegoro – Tanggal 14 Februari 2024 menyisakan hitungan beberapa bulan saja, pada tanggal itulah akan dilaksanakan pesta demokrasi lima tahunan. Seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih diberikan kesempatan untuk menggunakan hak suaranya memilih Presiden dan Wakil Presiden, Wakil di DPR dan DPRD serta DPD.
Dengan semakin dekatnya agenda pemilu suhu politik juga mulai menghangat, diantaranya adalah dengan dibukanya pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang secara alamiah membentuk polarisasi pada tingkatan grassroot. Hal demikian tidak jarang menimbulkan gesekan yang terkadang berakhir dengan kericuhan seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Muntilan, Magelang.
Fenomena seperti ini memang lumrah menjelang penetapan calon, masa kampanye hingga penetapan hasil pemilu. Tentu banyak yang akan dirugikan jika kita tidak mampu meredam dan memitigasi risiko-risiko yang timbul dari setiap tahapan maupun residu pasca pemilu.
Untuk itu dibutuhkan pencegahan yang tepat agar pemilu kembali pada fungsinya, sebagai proses transisi kekuasaan yang legal. Proses transisi saja, tanpa menimbulkan kekacauan yang berujung pada kerugian materiil maupun imatiriil apalagi memecah persatuan dan kesatuan. Kita harus bercermin pada pemilu terakhir tahun 2019, dimana banyak nyawa rakyat Indonesia berguguran dan polarisasinya sangat terasa hingga sekarang.
Langkah pencegahan bisa dimulai dengan mengedukasi dan mengajak semua elemen masyarakat untuk menempatkan serta memahami pemilu sebagaimana mestinya. “Pemilu ini ibaratnya hanya transisi kepemimpinan saja, pergantian pengelola pemerintah dengan aturan main yang sudah ditetapkan”, ujar Mochammad Alfianto, Koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) saat menyampaikan materi penguatan kepemiluan yang digagas oleh Bawaslu Bojonegoro di kantor Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) jalan Teuku Umar, Bojonegoro, Jumat (20/20/23).
Dihadapan puluhan peserta dari kalangan kelompok disabilitas Alfian mengajak para peserta untuk kembali mengingat sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia. Mulai pemilu tahun 1955 hingga terakhir 2019. Dengan menilik kebelakang pria yang pernah menjabat sebagai Anggota Bawaslu Bojonegoro periode 2018-2023 ini mengajak para peserta untuk mengkaji tentang proses lahirnya sistem pemilu hari ini. “Apa yang kita nikmati hari ini, bisa memilih presiden dan lainnya secara langsung adalah perjuangan yang berdarah-darah, maka cara terbaik untuk mensyukurinya adalah dengan menggunakannya dengan adil, pilihlah tanpa melestarikan money politic. Pilihlah sesuai kualitas, bukan isi tas”, ujarnya.
Dalam acara yang diikuti oleh berbagai kelompok disabilitas seperti PPDI, Gerkatin, Rumah Bersama Difabel, Pertuni, dan PDKB ini Alfian juga mendorong mereka untuk terus menyuarakan kesamaan hak dalam mendapatkan akses yang seadil-adilnya dalam pemilu. Jangan sampai pemilih disabilitas kehilangan haknya karena tidak terfasilitasi dengan baik. “Regulasi sudah mengatur itu semua, jangan lelah bersuara agar para stakeholder bisa memberikan akses yang sama, karena satu suara itu sangat menentukan”, pungkasnya.
